BERITA JAKARTA – Front Majukan Daerah (FMD) menyoroti 100 hari kerja Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak ada sama sekali kerjanya yang menunjukan hasil yang memuaskan justru sebaliknya sangat mengecewakan,” kata Aktivis FMD, Heru Purwoko kepada Matafakta.com, Senin (3/2/2025).
Heru berujar, mempertahankan Yandri di Kabinet Merah Putih akan menjadi beban sendiri bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda Kepemerintahan untuk mewujudkan ‘Asta Cita’.
“Yandri bukannya fokus untuk memajukan Desa Tertinggal ini malah gemar membuat hal yang kontroversial yang tidak ada manfaatnya,” ujar Heru.
Sebelumnya, sambung Heru, heboh Yandri membuat surat undangan Haul Ibu-nya dengan memakai Kop Surat Kementerian dan sekarang berulah lagi lecehkan profesi Wartawan dan LSM.
“Paling banyak mengganggu Kepala Desa itu LSM dan Wartawan Bodrex. Jadi mereka keliling minta sama Kepala Desa Rp1 juta, kalau 300 Desa Rp300 juta, kalah gaji Kemendes,” ucap Heru mengutif perkataan Yandri dalam video yang beredar.
Pernyataan itu, lanjut Heru, wajar memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, termasuk dari Wartawan, Aktivis LSM dan Masyarakat Sipil. Apalagi, dalam ungkapannya Yandri dinilai tidak meyematkan kata “oknum” di dalamnya.
Dikatakan Heru, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Wartawan adalah sebagai sosial kontrol di Pemerintahan baik itu ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.
“Jelas kita mengecam keras pernyataan dari Menteri PDTT Yandri Susanto karena ini akan menjadi stigma negatif terhadap Insan Pers dan LSM yang selama ini berperan aktif mengawal transparansi pembangunan Desa,” tegasnya.
Tidak pantas, tambah Heru, seorang Menteri Pejabat Publik yang digaji rakyat menyamakan Wartawan dengan ‘Bodrex’.
“Ini jelas pernyataan ngawur dan tidak profesional, bahkan masuk kategori pelecehan profesi kepada Pers dan LSM,” pungkas Heru. (Sofyan)
