BERITA JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengawasi tata kelola keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran Negara agar tidak bocor.
“Untuk mencegah kompesasi (reimbursement) atau penggantian uang pajak, bea cukai, pendapatan Negara bukan pajak, royalti tambang dan sebagainya yang masuk pada kas Negara betul-betul bisa efektif dan rasio pajak naik dari sepuluh persen menjadi dua belas persen,” ucap Boyamin, Minggu (22/12/2024).
Apabila, kata Boyamin, pendapatan Negara bisa dikelola dengan baik tanpa adanya kebocoran, Negara akan mendapatkan hasil hingga Rp3000 hingga Rp4000 triliun dari sisi pendapatan Negara.
“Dan Negara bisa membuat program makan siang gratis semakin banyak tanpa perlu berhutang,” ujarnya.
Presiden Prabowo tutur Boyamin sudah banyak mengajak Pemerintahannya untuk tidak melakukan kegiatan fiktif atau kegiatan hura-hura.
“Atau pembangunan yang tidak berefek ekonomi. Misalnya bendungan tetapi tidak mengalir ke sawah atau pembangunan jalan tol yang tidak berfungsi ekonomi,” beber dia.
Justru yang paling penting, Boyamin menekankan agar Presiden Prabowo melakukan tata kelola pemerintahan yang baik mencegah tiris dan reimbursement.
“Sehingga indeks korupsi akan naik karena apa? Di sisi pencegahannya sudah hebat, penangkapan-penangkapan sudah tidak ada lagi, karena pencegahannya sudah bagus,” imbuhnya.
“Emang realitas pemberantasan korupsi kita masih memenjarakan orang belum aset recovery belum uang pengganti itu pulih. Pulih aja kecil 10%, 20%, baru Kejagung kemarin agak besar karena ditangani dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya. (Sofyan)
