Soal Alih Fungsi Lahan, Mantan Gubernur Bali Dilaporkan ke KPK dan Kejagung

- Jurnalis

Kamis, 7 November 2024 - 21:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garda Tipikor Indonesia

Garda Tipikor Indonesia

BERITA JAKARTA – Mantan Gubernur Bali I Wayan Koster dilaporkan Garda Tipikor Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Direktorat Pidana Khusus.

Laporan yang disampaikan Garda Tipikor tersebut terkait dugaan penyalahgunaan anggaran, karena I Wayan Koster selaku pemegang Hak Pengelola Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

“Kami berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik,” terang Dewan Pembina Garda Tipikor Indonesia Provinsi Bali, Pande Mangku Rata kepada awak media usai melapor ke KPK, Kamis (7/11/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pande mengatakan, salah satu indikasi dugaan korupsi I Wayan Koster terkait proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Menguwi terkait kebijakan, prosedural, peruntukan lahan serta transaksi yang janggal.

“Kuat dugaan kami terdapat tindakan korupsi yang dilakukan secara terencana oleh mantan Gubernur Bali I Wayan Koster, selaku pemegang HPL Pemprov Bali,” ujarnya.

Baca Juga :  LQ: Jangan Jadikan Drs. Hijanto Fanardy Menjadi Pengemis Keadilan

Dijelaskan Pande, proyek Jalan Tol Gilimanuk-Menguwi tidak terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Bali Tahun 2018-2023.

“Proyek Tol juga tidak termuat dalam V visi dan misi Nangun Sat Kertih Loka Bali. Selain itu peruntukan lahan seluas ±2000 HA tersebut adalah untuk perkebunan bukan untuk Jalan Tol,” ungkapnya.

Bahkan lanjut Pande, nama Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Bali oleh I Wayan Koster diganti menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi.

“Hal ini mengindikasikan ada upaya untuk mengaburkan kepemilikan aset Perumda. Selain aset dijual dibawah NJOP, penjualan aset Pemprov Bali kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan Pemerintah Pusat,” urainya.

Semestinya, lanjut Pande, dilakukan perubahan nama dan perbaikan manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perimda) menuju lebih baik dan produktif.

Baca Juga :  Modus Proyek PL, Celah Oknum Petinggi Kejagung Untuk Korupsi

“Akan tetapi dilakukan pergantian total baik nama perusahaan, manajemen, personalia dan permodalannya serta tidak memiliki SOP yang jelas,” tegasnya.

“Dibuat kabur seolah-olah Perusda Provinsi Bali dengan segala aset yang melekat termasuk pegawainya sudah tidak ada lagi dan terabaikan,” tambahnya.

Sehingga sesal Pande, aset Pemprov Bali termasuk lahan perkebunan ±2000 HA, menjadi lahan tak bertuan dan pegawai yang bekerja puluhan tahun terlantar tanpa kepastian.

“Apalagi tanah tersebut merupakan tanah peruntukannya perkebunan atau kehutanan, setidaknya mendapatkan izin dari Kementerian terkait,” imbuhnya.

Karena kafasitas Gubernur kata Pande, terhadap tanah tersebut hanya memiliki Hak Pengelola Kehutanan, bukan hak menjual.

“Menjual aset tanah Provinsi tanpa ada persetujuan Pemerintah Pusat adalah sebuah kesalahan besar,” pungkas Pande. (Sofyan)

Berita Terkait

Dugaan Proyek “Dagelan” Intelijen di Kejaksaan Agung
Modus Proyek PL, Celah Oknum Petinggi Kejagung Untuk Korupsi
Miris…!!!, Kantor Pemenang Tender Ratusan Miliar Kejagung Tak Punya Karyawan
Netralitas Pemerintah Pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah
LQ: Jangan Jadikan Drs. Hijanto Fanardy Menjadi Pengemis Keadilan
Kantor Pemenang Tender Proyek Kejagung Senilai Rp199,6 Miliar Ngumpet
Jaksa Jovi Dipecat, Pakar Hukum: Oknum Jaksa Terima Suap dan Narkoba?
Jaksa Agung Sanksi Pegawai Main Judol, Tapi Ogah Adili Penerima Gratifikasi
Berita ini 1,025 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 08:16 WIB

Modus Proyek PL, Celah Oknum Petinggi Kejagung Untuk Korupsi

Selasa, 19 November 2024 - 08:03 WIB

Miris…!!!, Kantor Pemenang Tender Ratusan Miliar Kejagung Tak Punya Karyawan

Senin, 18 November 2024 - 18:12 WIB

Netralitas Pemerintah Pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah

Senin, 18 November 2024 - 17:52 WIB

LQ: Jangan Jadikan Drs. Hijanto Fanardy Menjadi Pengemis Keadilan

Senin, 18 November 2024 - 16:24 WIB

Kantor Pemenang Tender Proyek Kejagung Senilai Rp199,6 Miliar Ngumpet

Berita Terbaru

Foto: Motor dinas TNI yang jadi barang gadaian oknum anggota TNI

Peristiwa

Dua Warga Kabupaten Bekasi Jadi Korban Gadai Motor Oknum TNI

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:14 WIB

Ilustrasi

Berita Ekonomi

Harga Emas Naik Termasuk Impor Perak Tiongkok dan Persediaan Minyak

Kamis, 21 Nov 2024 - 10:49 WIB

Foto: Kantor Desa Serang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Seputar Bekasi

FKMPB: Siapa Bertanggung Jawab Soal ADD Desa Serang Ciksel?

Kamis, 21 Nov 2024 - 10:34 WIB