BERITA JAKARTA – Rencana Kementerian BUMN yang akan menduetkan Simon Aloysius Mantiri dan Mochamad Iriawan sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pekan depan dinilai tepat.
Hal itu diutarakan, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Kedua sosok itu, kata Jerry, dikenal sebagai orang dekat Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga bisa menjamin terselenggaranya kepemimpinan yang solid yang diperlukan guna membangun kepastian ketahanan Energi Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun yang terpenting keduanya diyakini sangat memahami visi Presiden Prabowo Subianto dalam menugaskan Pertamina yang akan menuju Swasembada Energi,” ujarnya.
“Pertamina yang memiliki seratus sebelas obyek vital Nasional akan terbantu dengan keberadaan Komjen Pol Purn. Mochamad Iriawan selaku Komisaris Utama,” sambung Jerry.
Menurutnya, berbekal pengalamannya yang panjang selama Komjen Pol Purn. Mochamad Iriawan berdinas di Polri diharapkan, dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan dan sinergitas antara Pertamina dan Polri.
“Sedangkan Simon Aloysius Mantiri yang bakal digeser menjadi Direktur Utama adalah seorang profesional yang berpengalaman dalam memimpin perseroan yang bergerak dalam bidang energi yang diyakini mampu mengelola operasi Pertamina untuk mempertahankan pertumbuhan laba,” jelasnya.
Dikatakan Jerry, Simon Aloysius Mantiri–Mochamad Iriawan keduanya berasal dari Partai Gerinda tidak perlu dipersoalkan, lantaran keduanya memenuhi kualifikasi sebagai profesional.
“Sepanjang tahun 2023, PT. Pertamina mencatatkan laba total US$ 4,77 miliar atau sekitar Rp72,7 Triliun. Perolehan laba tersebut naik 17 persen dibanding tahun 2022,” ungkapnya.
”Tolak ukur keberhasilan kepemimpinannya dapat dilihat nanti sejauh mana keduanya dapat mempertahankan pertubuhan laba persero pada kisaran itu,” tambahnya.
Kandidat Dirut PT. Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, lelaki asal Kawanua ini adalah Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerinda, mantan Personal Assistant CEO PT. Nusantara Energi.
“Perusahaan yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang membawahi sekitar 27 anak perusahaan lain yang bergerak diberbagai bidang mulai batubara, perkebunan hingga kelapa sawit,” tuturnya.
“Ia juga merangkap sebagai Direktur PT. Nusantara Energi Indonesia yang merupakan perusahaan investasi yang berkerja sama di aneka sektor industri, seperti transportasi laut curah, energi terbarukan, pasokan pekerja, hingga jasa pertambangan,” timpalnya.
Sedangkan calon Komisaris Utama PT. Pertamina, Mochamad Iriawan atau yang lebih dikenal Iwan Bule, adalah seorang purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal.
“Ia sudah malang melintang dengan memegang berbagai jabatan penting di kepolisian. Antara lain Kapolda NTB, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Kadiv Propam Mabes Polri, Asop Kapolri. Pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Utama Lemhanas dan Ketua Umum PSSI,” imbuhnya.
Menyongsong Swasembada Energi
Pemerintahan Prabowo Subianto telah pencanangkan pencapaian swasembaga energi dalam tempo 4–5 tahun mendatang. Saat ini Pertamina tengah mengembangkan empat terobosan bisnis rendah karbon yang meliputi pengembangan biofuel yang lebih ramah lingkungan dengan campuran bahan nabati.
Mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (geothermal) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikan menjadi 1 GW dalam dua tahun ke depan. Lalu pengembangan Petrochemical dengan target produksi sebesar 3,2 juta ton di tahun 2025 dan pengembangan carbon capture utilization and storage (CCS-CCUS).
Terobosan tersebut merupakan komitmen persero dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia Tahun 2060.
Menurut Jerry, untuk ketahanan energi dan mendukungn pertumbuhan ekonomi 8 persen, Pemerintah harus mendorong Pertamina melakukan gerakan masif survei pemanfaatan sumber daya alam migas dan panas bumi yang kini baru mencapai angka pada 20 persen dan membangun strorage cadangan penyangga energi nasional BBM.
Jerry memandang, Pemerintahan Prabowo, perlu membuat Permen dan Kepmen untuk memberikan insentif bagi Badan Usaha yang melakukan penugasan survei mandiri untuk menjamin dapat mengelola wilayah kerja yang disurvey.
“Membuat Permen untuk memberikan kemudahan bagi investor cadangan penyangga energi untuk membangun kilang minyak serta membuat Permen untuk memprioritaskan produksi dalam negeri guna memenuhi pasar domestik BBM sekaligus mengurangi impor minyak,” pungkasnya. (Sofyan)
