Hakim Ungkap Keresahan Soal Kesejahteraan

- Jurnalis

Sabtu, 7 September 2024 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Humas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djumyanto

Humas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djumyanto

BERITA JAKARTA – Minimnya perhatian negara terhadap kesejahteraan hakim sangat memprihatinkan. Mulai dari permasalahan tunjangan, remunerasi, rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan dan sebagainya masih belum optimal.

Untuk itu, Djuyamto seorang Hakim dan juga Humas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sekaligus pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), setuju dengan pernyataan Benny K Harman, Anggota Komisi III DPR RI yang mengkritik kurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan Hakim.

“Saya setuju dengan pernyataan Benny K Harman yang mengkritik kurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan Hakim. Sebab belum optimal memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Hakim,” ucapnya, Jumat (6/9/2024).

Djuyamto menyampaikan, bahwa hingga saat ini kesejahteraan Hakim belum mengalami perbaikan yang signifikan sejak 2012.

Dia menggarisbawahi, DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam hal anggaran, legislasi dan pengawasan, seharusnya dapat memainkan peran strategis untuk memastikan jaminan kesejahteraan Hakim sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

Baca Juga :  Alvin Lim Akhirnya Buka Suara Terkait Kasus Karen Agustiawan

“Seharusnya DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam hal anggaran, legislasi dan pengawasan, seharusnya dapat memainkan peran strategis untuk memastikan jaminan kesejahteraan Hakim,” imbuh Djuyamto.

Ia pun berharap agar negara memberikan perhatian lebih serius agar dapat memastikan kesejahteraan Hakim diperhatikan dan ditingkatkan.

“Saya berharap negara memberikan perhatian lebih serius agar dapat memastikan kesejahteraan Hakim,” tutupnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Mafia Tanah Marak di Kotamobagu Tapi Oknumnya Disejahterakan Negara!  
Begini Cara Adukan ASN Tak Netral Pada Pilkada 2024
Robert Bonosusatya Dalam Perkara Korupsi PT. Timah Tbk
Penyidik Kejati Geledah Kantor PUPR dan BPKAD Papua Barat
Hakim Anggota Heran, Budi Said Tolak Jadi Distributor Emas PT. Antam
Dugaan Kompromistis Dalam Perkara Korupsi Tanah Milik PT. Pertamina
Uob Kayhian Sekuritas Didesak Kembalikan Sisa Kerugian Nasabah
DPN Peratin Lantik 49 Advokat Baru
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Oktober 2024 - 20:19 WIB

Mafia Tanah Marak di Kotamobagu Tapi Oknumnya Disejahterakan Negara!  

Jumat, 11 Oktober 2024 - 06:12 WIB

Begini Cara Adukan ASN Tak Netral Pada Pilkada 2024

Rabu, 9 Oktober 2024 - 23:19 WIB

Robert Bonosusatya Dalam Perkara Korupsi PT. Timah Tbk

Rabu, 9 Oktober 2024 - 08:58 WIB

Penyidik Kejati Geledah Kantor PUPR dan BPKAD Papua Barat

Selasa, 8 Oktober 2024 - 23:08 WIB

Hakim Anggota Heran, Budi Said Tolak Jadi Distributor Emas PT. Antam

Berita Terbaru

Ilustrasi

Berita Ekonomi

Global Financial Quotient Fund Indonesia

Jumat, 11 Okt 2024 - 22:01 WIB

Foto Kantor Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Seputar Bekasi

Ini Kata FKMPB Soal Sanggahan Pencopotan Pj Kades Sumberjaya

Jumat, 11 Okt 2024 - 13:42 WIB

Foto: Pelaku Pencuri Emas Gutama Bayu Putra Sujud Penuntutannya Dihentikan

Kiriminal

Demi Pengobatan Ayahnya Sakit, Gutama Terpaksa Mencuri Emas

Jumat, 11 Okt 2024 - 08:31 WIB

Ilustrasi

Berita Utama

Begini Cara Adukan ASN Tak Netral Pada Pilkada 2024

Jumat, 11 Okt 2024 - 06:12 WIB