BERITA JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024, memberikan gelar tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 64 tokoh dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 14 Agustus 2024.
Para penerima anugerah itu berasal dari berbagai kalangan mulai Menteri, Wakil Menteri KIM, Pejabat Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non-Kementerian, Petinggi TNI dan Polri serta WNI, dengan Latar belakang Profesi dan Budayawan.
Penganugerahan itu, termasuk Medali Kepeloporan, Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa dan Bintang Budaya Parama Dharma.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan penganugerahan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor: 103, 104, 105, 106, 107, dan 108/TK/Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta.
Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI, Rudy Saladin, membacakan kutipan Keputusan Presiden yang menyatakan penganugerahan tanda kehormatan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang diberikan langsung Presiden Jokowi.
Namun, diantara nama-nama penerima Anugerah Tanda Bintang Jasa Kehormatan dari Negara tersebut, tidak terdapat nama La Nyalla Mahmud Mattalitti yang sudah 5 tahun memimpin Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).
Pertanyaan publik pun muncul kenapa La Nyala yang masih menjabat sebagai Ketua DPD-RI tidak ikut menerima peanugrahan dari Negara yang justeru Wakil Ketua DPD-RI, Sultan B Najamudin dan Nono Sampono yang dianugerahi Penghargaan Negara.
Salah satu pertanyaan itu, apakah karena faktor La Nyalla pernah 7 bulan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dengan tuduhan kasus korupsi yang menjadi dasar pertimbangan Negara, tidak bisa memberikan penghargaan kepada La Nyalla.
Kaitan hal tersebut, Aktivis Front Majukan Daerah, Heru Purwoko menyebut, dengan label eks Narapidana pada La Nyalla merupakan pertimbangan utama Negara tidak bisa memberikan Tanda Jasa ataupun Tanda Kehormatan.
“Karena ketika penghargaan Negara tersebut diberikan kepada La Nyalla akan menimbulkan polemik di masyarakat dan menimbulkan masalah dikemudian hari,” terang Heru kepada Matafakta.com, Selasa (20/8/2024).
Untuk itu, Front Majukan Daerah menilai, sudah sangatlah tepat tidak diberikannya gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia ditahun 2024 kepada La Nyalla.
Masyarakat yang tergabung dalam Front Majukan Daerah meminta kepada La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk bersikap bijak dan intropeksi diri atas tidak diberikannya Tanda Jasa ataupun Tanda Kehormatan kepada dirinya dari Negara.
Sebab, kata Heru, dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 20 Tahun 2009, sudah sangat jelas dijabarkan secara detail jenis-jenis Tanda Bintang Kehormatan hingga ketentuan bagi penerima penghargaan tersebut di Pasal 25 dan Pasal 26.
“Pada intinya, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan Negara, berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” pungkas Heru.
Ini Daftar Penerima Tanda Kehormatan
Medali Kepeloporan
Surya Dharma Paloh
Bintang Republik Indonesia Utama
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Bintang Mahaputera Adipradana
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa
Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Yudo Margono
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel
Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri ESDM Arifin Tasrif
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Anggota Wantimpres Muhammad Luthfi Al Yahya
Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani
Gubernur Lemhanas Agus Widjojo
Bintang Mahaputera Utama
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial Tri Rismaharini
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Mantan KSAD (Purn) Jenderal Dudung Abdurachman
Mantan KSAU Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo
Bintang Mahaputera Pratama
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi
Bintang Mahaputera Nararya
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Sri Woerjaningsih
Peneliti Ahli Utama BRIN Yohanes Purwanto
Bintang Mahaputera
Mantan Kapolri (Purn) Jenderal Idham Azis
Bintang Jasa Utama
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto
Anggota Wantimpres Gandi Sulistiyanto
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo
Kepala BP2MI 2014-2019 Nusron Wahid
CEO dan Founder PT DCI Indonesia TBK Otto Toto Sugiri
Bintang Jasa Pratama
Wakil Menteri Pertahanan Herindra
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi
Ketua Dokter Kepresidenan 2016-2020 Abdul Aziz Rani
Stafsus Presiden Arif Budimanta
Bintang Budaya Parama Dharma
Alm KH Ali Manshur Shiddiq
Alm Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli
Pewarta: Indra
