BERITA JAKARTA – Advokat La Ode Surya Alirman, SH dari LQ Indonesia Law Firm, membahas tentang perspektif atau pandangan hukum tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Bagaimana dan apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan tindak tanduk Pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana yang kita lihat dibeberapa media.
Seperti pembangunan IKN yang menghabiskan banyak dana Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang diperkirakan 20 persen dari APBN yaitu sekitar Rp400 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ditambah lagi anggaran upacara HUT RI ke-79 di IKN melonjak dibanding realisasi anggaran HUT ke-78 RI yang dilaksanakan di Jakarta,” terang La Ode, Kamis (15/8/2024).
Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp87 miliar untuk upacara HUT RI yang pertama kalinya dilaksanakan di IKN.
Anggaran itu, meningkat sekitar 64 persen dari realisasi anggaran pelaksanaan HUT RI pada tahun 2023 di Jakarta yakni sebesar Rp53 miliar.
“Kenaikan alokasi anggaran itu utamanya disebakan kebutuhan pengadaan alat-alat pelaksanaan upacara yang belum tersedia di IKN,” kata La Ode.
Pembangunan IKN ini, bukan hanya menghabiskan banyak dana APBN, tetapi juga banyak menyita perhatian Pemerintah juga Presiden Jokowi.
Sementara dilain sisi, masih banyak yang harus diperhatikan Presiden, bukan hanya pembangunan IKN saja, tapi bagaimana dengan kondisi hukum kita.
“Sementara Presiden lebih sibuk mengurus IKN, Pak Jokowi, tolong kasus-kasus hukum di Indonesia ini juga menjadi perhatian bapak, jangan hanya IKN saja,” jelasnya.
Tolong, sambung La Ode, Penegakan Hukum diprioritaskan seperti kasus DNA Pro di Bandung yang putusannya sudah inkrah dari Januari 2023.
“Begitu juga dengan kasus Net-89, dengan ribuan korbannya yang sampai saat ini Kepolisian tidak melakukan upaya yang keras terhadap pelaku tindak pidana Net 89 itu,” ungkapnya.
Masyarakat banyak yang mengeluhkan dimana kepemimpinan Presiden Jokowi benar-benar mengabaikan hukum, cuma obral omong-omong hukum politik saja.
“Tolong perhatikan hukum kita yang sudah benar-benar rusak saat ini. Oleh karena itu, kita butuh pemimpin yang baik,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut La Ode, Prabowo sebagai Presiden terpilih yang akan dilantik Oktober nanti, diharapakan dapat memperhatikan hukum di Indonesia.
“Semoga kedepannya kepemimpinan Prabowo bisa lebih baik dan bukan hanya bidang ekonomi saja, tapi bidang hukum juga harus mendapatkan perhatian,” pungkas La Ode. (Sofyan)
TENTANG LQ INDONESIA LAW FIRM
LQ Indonesia Law Firm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Law Firm memiliki cabang di 4 Kota dan dapat di hubungi di hotline Kantor Pusat 0817-4890-999, Tangerang 0817-9999-489, Jakarta Barat 08111-534489, dan 0818-0454-4489 Surabaya dan email di lqindolawfirm@gmail.com.
