Akademisi Sebut Independensi Keterpilihan Capim KPK Meragukan

- Jurnalis

Minggu, 11 Agustus 2024 - 15:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Dr. Abdul Fickar Hadjar

Foto: Dr. Abdul Fickar Hadjar

BERITA JAKARTA – Sejumlah pihak meragukan akan independensi para calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang saat ini tengah digodok oleh Pansel KPK.

Musababnya, karena yang lolos berdasarkan hasil seleksi adminitrasi sebagian besar Capim dan Dewas KPK berasal dari kalangan Aparat Penegak Hukum seperti Jaksa dan Polri.

Sehingga jamak apabila masyarakat akan meragukan kredibilitas dan independensi para Capim dan Dewas KPK saat ini.

Salah satunya disuarakan dari Akademisi Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Dr. Abdul Fickar Hadjar.

Fickar mengatakan, menjadi aneh jika KPK dilahirkan karena lembaga APH lain (Polisi dan Jaksa) itu lemah kinerjanya.

Karena itu, kata Fickar, dibuat satu Lembaga yang bisa diisi oleh masyarakat dan diberi kewenangan yang besar agar dapat melakukan fungsinya secara optimal.

Sekaligus, sambung Fickar, agar merangsang dan memacu Kepolisian dan Kejaksaan bekerja dengan maksimal.

Baca Juga :  Mangkrak, Radio Streaming "Sound Of Justice" Kejagung RI Memprihatinkan

“Tetapi justru menjadi terbalik Polisi dan Jaksa terbaik, bukan membangun lembaganya, malah berebut ingin menjadi KPK, karena gaji dan pendapatannya lebih besar,” ucap Fickar, Minggu (11/8/2024).

Akibatnya, tambah Fickar, Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan tetap tidak berubah seperti dulu, karena ditinggalkan putera-putera terbaiknya.

“Demikian juga pasti akan ada keengganan untuk mengusut korupsi yang terjadi di Lembaga tempat asalnya. Inilah yang akan menyebabkan diskriminatif,” pungkas Fickar. (Sofyan)

Berita Terkait

Kabinet Prabowo Dibawah Bayang-Bayang Jokowi Digelayuti Awan Gelap
2 Tahun Sudah, LP Koperasi Lima Garuda di PMJ Belum Ada Titik Terang
Menteri ATR BPN Perlu Ungkap Kasus Makam Kedondong Kota Bekasi
Mangkrak, Radio Streaming “Sound Of Justice” Kejagung RI Memprihatinkan
Kasus PT. Timah, MAKI: Jampidsus Tutup Mulut Soal RBS
Rene Putra Tantrajaya: Penghasut Pemilih Pilkada Sanksi 6 Tahun Penjara
Mafia Tanah Marak di Kotamobagu Tapi Oknumnya Disejahterakan Negara!  
Begini Cara Adukan ASN Tak Netral Pada Pilkada 2024
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 Oktober 2024 - 15:43 WIB

Kabinet Prabowo Dibawah Bayang-Bayang Jokowi Digelayuti Awan Gelap

Kamis, 17 Oktober 2024 - 00:04 WIB

2 Tahun Sudah, LP Koperasi Lima Garuda di PMJ Belum Ada Titik Terang

Rabu, 16 Oktober 2024 - 08:45 WIB

Menteri ATR BPN Perlu Ungkap Kasus Makam Kedondong Kota Bekasi

Senin, 14 Oktober 2024 - 22:48 WIB

Mangkrak, Radio Streaming “Sound Of Justice” Kejagung RI Memprihatinkan

Senin, 14 Oktober 2024 - 16:07 WIB

Kasus PT. Timah, MAKI: Jampidsus Tutup Mulut Soal RBS

Berita Terbaru

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Taliabu

Berita Daerah

STIH dan Kejari Pulau Taliabu Mou Magang Mahasiswa

Jumat, 18 Okt 2024 - 16:58 WIB

Foto: Kantor DBMSDA Kota Bekasi

Seputar Bekasi

JNW: Tudingan Uang Pelicin di DBMSDA Kota Bekasi Bukan Cerita Baru

Jumat, 18 Okt 2024 - 15:46 WIB