Pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bukti KPK Sudah ‘Oleng’

- Jurnalis

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Samuel F Silaen dan Sekjen DPP PDIP Hasto

Foto: Samuel F Silaen dan Sekjen DPP PDIP Hasto

BERITA JAKARTA – Kasus pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto itu terbaca khalayak publik sebagai sesuatu yang ‘oleng’ alias goncang dipaksakan dan dicari-cari kesalahannya.

“Kenapa, karena sesungguhnya tugas dan fungsi KPK itu dibentuk untuk ‘sikat’ korupsi sistemik pejabat Negara yang menimbulkan kerugian dan kerusakannya besar,” kata Pengamat Politik, Samuel F Silaen kepada Matafakta.com, Selasa (11/6/2024).

Dikatakan Samuel, Hasto bukanlah seorang pejabat Negara yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan orang lain. Kasus Harun Masiku, seolah-olah digiring dan dipaksakan ke Hasto Kristiyanto sebagai pelaku kejahatan Extra Ordinary Crime!

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau menyangkut korupsi yang besar, maka KPK-RI, baru cocok periksa Hasto, bukan di kasus Harun Masiku,” sindir Samuel.

Mungkin saja, lanjut Samuel, menyalahi aturan etik moral karena membantu memuluskan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang seharusnya menjadi ranah urusan internal partai politik. Namun yang biasa terjadi di Negeri ‘konoha’ bila tidak ada pelicin maka urusan ‘mandeg”

“Itu juga sebagai tandanya bahwa Hasto bukan pejabat yang memiliki kekuasaan menekan, agar urusan PAW itu bisa berjalan lancar, tapi pejabatnya-kan sudah dihukum,” beber mantan fungsionaris DPP KNPI ini.

Baca Juga :  Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi

Sebaliknya, Silaen menanyakan, dimana kerugian Negara yang dikorup Hasto, APBN, APBD atau APBN-P kah? Kan tidak ada unsur korupsi keuangan Negara yang dikorupsi Hasto? Kok KPK tidak paham tupoksinya.

“Ini pasti pesanan yang ada kaitannya dengan penguasa tanpa itu tak mungkin diatensi apalagi dilaksanakan oleh KPK! Contoh banyak pengaduan masyarakat atau Dumas yang hanya dimasukkan ke lemari,” kritik Silaen.

Pengaduan masyarakat misalnya terkait ijin-ijin impor pangan dan lainnya sebagainya tak pernah ada tindak lanjutnya meski sangat membebani biaya hidup masyarakat, karena harus membeli harga pangan yang terpaksa mahal.

Baca Juga :  Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

“Karena itu dinaikkan karena beban biaya produksi yang tinggi, akibat adanya upeti yang harus disetor ke oknum-oknum mafia yang memiliki akses terhadap ijin-ijin impor tersebut,” imbuhnya.

Kembali lagi soal kasus Harun Masiku dijadikan sebagai alasan KPK untuk memanggil Sekjen PDIP, sangat kelihatan unsur pesanan politik picisan.

Apakah KPK ini, tambah Silaen, sudah berubah tugas dan fungsinya sejak disyahkan UU No. 19 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Artinya tugas dan fungsi KPK bertindak bila ada pesanan, selain menunggu,” pungkas Silaen. (Sofyan)

Berita Terkait

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak
Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla
Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol
Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden
Banding KPK Diterima, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Diadili
Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang
Jauh Dari Target 80 Senator, Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI LaNyalla Dinilai Gagal
Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah
Berita ini 152 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:28 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Tangkap Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 09:54 WIB

Ini Kata Delvin Chaniago Soal Rencana Penyuluhan Petugas Damkar Kota Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Berita Terbaru

Foto: Alvin Lim, SH, MH

Berita Utama

Kasus Vina Cirebon Vs Jessica Bukti Penegakan Hukum Sudah Rusak

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:32 WIB

Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI 2024-2029

Berita Utama

Langgar Kode Etik, BK DPD-RI Diminta Berikan Sangsi Tegas LaNyalla

Selasa, 25 Jun 2024 - 18:09 WIB

Foto: Menkoinfo Budi Arie Setiadi (Kiri) dan Pakar Hukum, Abdul Fickar Hadjar (Kanan)

Berita Utama

Pakar: Pemain Judi Online Adalah Pelaku Kejahatan Bukan Korban Judol

Selasa, 25 Jun 2024 - 17:49 WIB