Aktivis FM-D Nilai DPD-RI Cukup Sekali Saja di Pimpin LaNyalla Mattalitti

- Jurnalis

Jumat, 24 Mei 2024 - 09:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: LaNyalla Mattalitti

Foto: LaNyalla Mattalitti

BERITA JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI atau MPR RI For Papua mengundang Anggota DPD RI terpilih dan Penjabat (Pj) Gubernur se-tanah Papua periode 2024-2029, Jumat, (24/5/2024).

Namun hal tersebut, justru dianggap LaNyalla Mattalitti sebagai batu sandungannya untuk kembali memimpin lembaga DPD-RI untuk yang kedua kalinya.

LaNyalla dengan pernyataan tendensiusnya menilai ada aroma kepentingan pribadi orang per orang yang berambisi untuk menduduki jabatan pimpinan Parlemen di Senayan yang dikemas melalui acara tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sehingga, kata LaNyalla forum tersebut sepertinya akan menjadi medium konsolidasi untuk kepentingan pribadi-pribadi saja. Bahkan LaNyalla menuding acara tersebut dipaksakan melalui surat undangan dengan memasang lambang Lembaga Negara MPR RI.

Tapi, sambung LaNyalla, tertulis Forum Komunikasi MPR RI For Papua dan menyebut Ketua MPR, Bamsoet, Yorrys Raweyai Anggota DPD asal Papua telah melakukan pelanggaran Kode Etik, karena menggunakan simbol lambang MPR dalam undangan acara yang akan dilaksanakan tersebut .

Baca Juga :  Kasus PT. Timah, MAKI: Jampidsus Tutup Mulut Soal RBS

Sementara, Aktivis Front Majukan Daerah (FM-D), Heru Purwoko justru mencatat LaNyalla selama menjabat Ketua DPD seringkali memanfaatkan Lembaga Negara DPD-RI untuk kepentingan pribadinya seperti mengundang keruangannya bagi kelompok anti Pemerintah.

“Dengan kemasan seminar diskusi, keinginan maju sebagai Capres namun gagal total, karena tidak ada satupun Parpol yang mau menjadi kendaraanya, mengajukan gugatan ke MK terkait 0 persen, President Threeshold yang ditolak MK,” terang Heru.

Sikap, lanjut Heru yang ditujukan LaNyalla tidak menunjukan kenegarawannya dalam memimpin Lembaga Negara DPD-RI. Pihaknya menilai LaNyalla tidak ingin ada pihak yang menjadi pesaing  beratnya dalam menuju kursi DPD 1 Periode 2024-2029 .

Heru menyebut, MPR For Papua, adalah wadah resmi yang sudah mendapatkan Surat Keputusan pembentukan dari MPR RI sejak 2019, SK Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD Dapil Papua dan Papua Barat.

Baca Juga :  Kabinet Prabowo Dibawah Bayang-Bayang Jokowi Digelayuti Awan Gelap

“Pemerintah Pusat melalui Kemenko Polhukam juga telah menjadikan Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI For Papua sebagai mitra kerja strategis dalam membangun Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis emosional kebangsaan,” jelas Heru.

Masih kata Heru, pertemuan yang akan mengundang Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 asal Papua adalah forum Legal yang baik untuk Negara, MPR For Papua bisa bergerak cepat menjadi bagian  dari mewujudkan Papua yang aman, damai, lebih memajukan  Papua dan sejalan dengan semangat Sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia .

“Front Majukan Daerah atau FM-D menaruh harapan kepada para Anggota DPD-RI terpilih Periode 2024-2029 untuk tidak lagi menjadikan LaNyalla sebagai Pimpinan DPD –RI. Sebaiknya para anggota DPD lebih memfokuskan memperkuat lembaga DPD dan saatnya berkolaborasi memajukan daerah tanpa dipimpin LaNyalla,” pungkas Heru. (Indra)

Berita Terkait

Jaksa Agung Dilaporkan ke KPK Soal Penggunaan Ijazah S3
Kabinet Prabowo Dibawah Bayang-Bayang Jokowi Digelayuti Awan Gelap
2 Tahun Sudah, LP Koperasi Lima Garuda di PMJ Belum Ada Titik Terang
Menteri ATR BPN Perlu Ungkap Kasus Makam Kedondong Kota Bekasi
Mangkrak, Radio Streaming “Sound Of Justice” Kejagung RI Memprihatinkan
Kasus PT. Timah, MAKI: Jampidsus Tutup Mulut Soal RBS
Rene Putra Tantrajaya: Penghasut Pemilih Pilkada Sanksi 6 Tahun Penjara
Mafia Tanah Marak di Kotamobagu Tapi Oknumnya Disejahterakan Negara!  
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 Oktober 2024 - 13:25 WIB

Jaksa Agung Dilaporkan ke KPK Soal Penggunaan Ijazah S3

Kamis, 17 Oktober 2024 - 15:43 WIB

Kabinet Prabowo Dibawah Bayang-Bayang Jokowi Digelayuti Awan Gelap

Kamis, 17 Oktober 2024 - 00:04 WIB

2 Tahun Sudah, LP Koperasi Lima Garuda di PMJ Belum Ada Titik Terang

Rabu, 16 Oktober 2024 - 08:45 WIB

Menteri ATR BPN Perlu Ungkap Kasus Makam Kedondong Kota Bekasi

Senin, 14 Oktober 2024 - 22:48 WIB

Mangkrak, Radio Streaming “Sound Of Justice” Kejagung RI Memprihatinkan

Berita Terbaru

Desa Suka Danau Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Pemdes Suka Danau Cikbar Gelar MTQ ke-I Generasi Cinta Al-Qur’an

Sabtu, 19 Okt 2024 - 17:23 WIB

Foto: Jaksa Agung ST. Burhanudin

Berita Utama

Jaksa Agung Dilaporkan ke KPK Soal Penggunaan Ijazah S3

Sabtu, 19 Okt 2024 - 13:25 WIB

Giat Bimtek RT & RW se-Desa Sumberjaya di Restoran Ayam & Bebek Coreng Mbok Joss di Jln. Kampung Pulo Jengkol, Desa Sumberjaya, Sabtu (19/10/2024)

Seputar Bekasi

Diduga Tutupi Anggaran Fiktif, Desa Sumberjaya Gelar Bimtek Susulan

Sabtu, 19 Okt 2024 - 11:00 WIB