BERITA BEKASI – Dengan perolehan suara di Kota Bekasi lebih dari 300 ribu dengan raihan 11 kursi membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung kandidat Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di Pilkada 2024 tanpa harus berkoalisi.
Namun demikian, PKS Kota Bekasi masih tetap menginginkan berkoalisi dengan parpol lain agar kebijakan-kebijakannya nanti bisa dikawal dengan komposisi koalisinya di DPRD Kota Bekasi.
Jika kita melihat calon Walikota Bekasi yang punya peluang dan berstatus Ketua Partai di Kota Bekasi hanya Heri Koswara (Herkos) yang menjanjikan mulus sampai memiliki pasangan calon Wakil Walikota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepemimpinannya juga dianggap sukses di Pemilu 2024 dengan raihan 11 kursi DPRD tingkat Kota, 3 Anggota DPRD tingkat Provinsi dan 2 kursi DPR RI.
Fakta itu, membuat nilai bargaining PKS dan Heri Koswara tinggi dan diminati para kandidat calon Wakil Walikota untuk berasangan.
Kondisi Heri Koswara berbanding terbalik dengan Ketua DPC PDI Pperjuangan (PDIP) Kota Bekasi, Tri Adhianto yang dianggap gagal memimpin partai berkepala banteng tersebut di Kota Bekasi.
Tri yang tidak mencalonkan diri di Pemilu Legislatif 2024 tentu secara personal tidak punya ukuran berapa besar dukungan real masyarakat Kota Bekasi kepada dirinya.
Selain itu, sebagai Ketua Partai pemenang kedua pada Pemilu 2019, Tri tidak mampu memperjuangkan dan minimal mempertahankan Daerah Pemilihan (Dapil) menjadi 5 Dapil di Kota Bekasi dari sebelumnya 6 Dapil.
Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi PDIP Kota Bekasi. Terbukti hasil Pemilu 2024 partai besutan Megawati Sukarnoputeri ini hanya meraih 9 kursi turun dari sebelumnya 12 kursi di Pemilu 2019.
Selain itu, Tri dianggap ‘kutu loncat’ yang sangat mudah berpindah pindah partai dan dengan mudah menghianati partai yang sudah memperjuangkannya seperti yang dialami Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi.
Saat itu, di Pilkada 2019 Tri sebagai calon Wakil Walikota Bekasi dengan berbaju PAN berpasangan dengan Rahmat Effendi dari Partai Golkar.
Namun Tri baru beberapa bulan sudah hengkang dan memilih PDIP sebagai pelabuhan politiknya dan menjadi Ketua DPC PDIP Kota Bekasi.
Saat menjadi Plt Walikota Bekasi, Tri juga sangat sarat nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejumlah kasus korupsi pun terungkap dan praktik nepotisme dalam menempatkan kerabat dan keluarganya menjadi Kepala Dinas di Pemkot Bekasi.
Belum lagi kalau bicara soliditas di internal partainya sendiri, sosok Tri Adhianto masih dianggap ‘anak kos’ yang tidak punya militansi di partai berwarna merah itu.
Beberapa elit di PDIP Kota Bekasi pun mulai meragukan Tri Adhianto untuk dapat pasangan jika diusung PDIP sebagai calon Walikota Bekasi.
“Siapa yang mau jadi Wakilnya. Ngak ada daya jual pada dirinya. Lah suara partai turun. Soliditas kader dan pengurus ngak ada. Jadi nilai bargaining Tri lemah di mata parpol lain,” ucap salah satu kader senior PDIP Kota Bekasi tanpa mau disebut namanya.
Parpol di luar PDIP mungkin akan berfikir ulang untuk mau berkoalisi di Pilkada Kota Bekasi 2024 jika yang diusung partai ini bukan Tri Adhianto.
Kondisi Tri mirip dengan Ketua DPD Partai Golkar Ade Puspitasari dalam kontek peluang di Pilkada Kota Bekasii 2024. Bedanya adalah Ade Puspitasari mampu memaksimalkan kembali raihan suara sehingga masih bisa duduk sebagai Anggota DPRD Jawa Barat dari hasi Pemilu 2024.
Hanya saja meski sudah mendapat surat tugas sebagai calon Walikota Bekasi 2024 dari Ketua Umum Golkar Airlangga. Namun realitas nya sangat sulit bagi Ade Puspitasari yang harus ‘jalan sendiri’ tanpa support maksimal dari sang ayah (Rahmat Effendi).
Pewarta: Dhendi
