Proyek Pembangunan Pos RW Disperkimtan Kota Bekasi Terbengkalai

- Jurnalis

Kamis, 14 Desember 2023 - 16:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kantor Pos RW 02, Perumahan Pemda, Kelurahan Jatiasih, Kota Bekasi

Foto: Kantor Pos RW 02, Perumahan Pemda, Kelurahan Jatiasih, Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Viral sebuah pekerjaan proyek pembangunan Pos RW 02, Perumahan Pemda Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, terbengkalai.

Pasalnya, proyek pekerjaan pembangunan Pos RW02 dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkimtan) Kota Bekasi tersebut, sudah ditinggal pergi begitu saja oleh kontraktornya.

“Informasi anggaran Rp80 juta, tapi di bannernya tertera Rp173 juta mana yang bener. Kondisi saat ini paling kasarnya habis Rp40 jutaan,” kata salah seorang warga kepada Matafakta.com, Kamis (14/12/2023).

Menanggapi hal itu, Sekjen BPPK-RI, Agus Supriyadi mengatakan, proyek pembangunan Pos RW 02, Kelurahan Jatiasih adalah salah satu contoh kurangnya pengawasan Pemerintah.

“Jangan-jangan ribuan proyek PL atau proyek Penunjukan Langsung pekerjaannya kalau diteliti asal jadi. Konsultan dan Pengawasnya kemana itu. Trus apa sudah dibayar,” kata Agus.

Belakangan ini, sambung Agus, banyak persoalan yang menghiasi dinding media sosial terkait proyek-proyek Kota Bekasi, termasuk proyek sumur resapan yang diduga diluar standar.

“Berpikirnya itu jangan cuma bagaimana bisa menciptakan proyek, tapi juga manfaatnya ada ngak? maksimal ngak jadi uang APBD itu ngak sia-sia hanya jadi bancakan aja,” sindirnya.

Baca Juga :  TMMD ke-119 Tahun 2024 di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia

Pihaknya, BPPK-RI, tambah Agus, heran dengan keberadaan Institusi Kejaksaan wilayah. Sebab, sekian banyak persoalan dugaan korupsi tapi tidak satupun terjamah oleh Kejaksaan.

“Terakhir, kasus pengadaan alat-alat olahraga Dispora dan pengadaan Eskavator Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi juga tidak ada gerakannya. Ini harus menjadi perhatian baik Kejati maupun Kejagung,” pungkas Agus. (Dhendi)

Berita Terkait

Larang dan Usir Warga, LIAR Segera Laporkan PPK Cibitung ke Bawaslu dan DKPP
TMMD ke-119 Tahun 2024 di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia
Heboh, Pemdes Sumberjaya Bekasi Sunat Uang OP Per-KPPS Rp510 Ribu  
Darsum Caleg Demokrat Dapil 7 Kabupaten Bekasi Datangi TPS Bersama Anak & Istri
Malam Pencoblosan, Sejumlah Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Tebar Amplop
Viral Serangan Fajar, Praktisi Hukum: Aturan Harus Tegak Demi Keadilan
Bocor Ajakan TKK Dukung Tri Adhianto Lolos Jadi Walikota Bekasi   
Caleg NasDem Kabupaten Bekasi Sawardiyanto Fokus Sektor Infrastruktur
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:04 WIB

AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:48 WIB

Ini Kata Kuasa Hukum Nasabah Prudential Bicara di Podcast Quotient TV

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:28 WIB

Lulus Sarjana Hukum, Phioruci Pangkaraya Susul Alvin Lim

Selasa, 20 Februari 2024 - 23:19 WIB

Dalam Nota Pembelaan Dadan Sebut Oknum KPK Minta USD 6 Juta Dolar

Selasa, 20 Februari 2024 - 13:55 WIB

Gagal Pimpin PDIP Kota Bekasi, Tri Adhianto Dikabarkan Bakal Lompat Partai Lain

Sabtu, 17 Februari 2024 - 14:42 WIB

Heboh, Pegawai TKK Pemkot Bekasi Plesiran ke Dubai Sewa Helikopter

Jumat, 16 Februari 2024 - 19:49 WIB

Rugikan Ratusan Triliun, Jampidsus Kejagung Tahan 5 Tersangka Korupsi Timah

Jumat, 16 Februari 2024 - 13:34 WIB

Pengamat IDD, Bambang Ariyanto: Saatnya PDI Perjuangan Jadi Oposisi

Berita Terbaru