BERITA BEKASI – Memasuki akhir tahun 2023, pembangunan Kota Bekasi masih jalan ditempat dan politisasi jelang Pilkada terkesan melekat hampir disemua setruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bekasi, Jawa Barat.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR), Nofal yang ikut menyoroti perkembangan Kota Bekasi sejak dimassa transisih kepemerintahan.
“Data terakhir info PAD baru 82 persen dan proyeksi sampai Desember akhir cuma hanya 86 persen. Artinya kinerja semua organisasi atau OPD Pemkot Bekasi menurun,” terang Nofal kepada Matafakta.com, Selasa (5/12/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, kata Nofal, OPD Pemkot Bekasi bekerja secara maksimal namun kini diduga tengah mengalami degradasi politisasi yang berdampak pada kondisi keuangan dan mandegnya pembangunan diwilayah Kota Bekasi.
“Sekarang Dinas penghasil yang disebut Bapenda sudah berubah menjadi Dinas Partai tertentu yang kerja bukan untuk memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah, tapi berpikir bagaimana jagoan yang diusungnya lolos dan janji politik,” sindir Nofal.
“Bapenda Kota Bekasi sekarang seperti kapal besar dengan muatan penuh sementara mesin penggeraknya tidak pernah diupgrade atau dirombak. Harus dievaluasi semua aparaturnya,” tegas Nofal.
Dikatakan Nofal, radikalisasi kinerja Bapenda sudah harus menjadi kebutuhan darurat yang para aparaturnya harus segera dievaluasi, terutama yang diangkat 1 sampai 2 bulan oleh mantan Walikota Bekasi, Tri Adhianto.
“Pengangkatan yang terakhir itu diduga hanya berdasarkan kontrak politik, kroni atau kelompok alias KKN dengan menempatkan pejabat tanpa track record yang baik, sehingga semua menjadi kacau,” ulas Nofal.
“Jika evaluasi menyeluruh itu dilakukan rasanya PAD Kota Bekasi dapat meningkat sampai Rp5 triliun tanpa harus menunggu bagi hasil PKB BBNKB ditahun 2025 mendatang,” tambahnya.
Sebenarnya, lanjut Nofal, banyak ide dan gagasan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD, hanya rezim saat ini menjadikan Bapenda sebagai tempat dimana mengeruk keuntungan dan lumbung ketahanan biaya sosialisasi politik.
“Buktinya Kepala Bapenda yang menjadi Manajer Persipasi diduga sebagai sumber pendanaan kegiatan operasional dengan menempatkan orang-orangnya,” ujar Nofal.
Sudah seharusnya, tambah Nofal, Bappenda Kota Bekasi bukan saja harus dibersihkan dari kepentingan sumber-sumber pendanaan politik untuk kepentingan kroni KKN, tetapi jika di ibaratkan mesin sudah waktunya turun untuk di-upgrade.
“Dibersihkan dan ditingkatkan dari kotoran-kotoran pembakaran yang salah dan harus di overhaul alias dibongkar dan diganti kerusakan-kerusakan dengan suku cadang baru,” pungkasnya. (Dhendi)
