BERITA BEKASI – Praktisi hukum Daud R. Sihite bingung kalau persoalan PT. Witan Presisi Indonesia (PT. WPI) melalui jalur PKPU. Pasalnya, PT. WPI yang dikelola HW selaku Chief Executive Officer (CEO), bukan bangkrut atau pailit.
“Inikan rata-rata para perusahaan itu tersangkut kerjasama perjanjian dana talangan gaji para pekerja PT. WPI dengan keuntungan 10 persen,” terang Daud ketika berbincang ringan dengan Matafakta.com, Sabtu (2/9/2023).
Artinya, sambung Daud, saat itu posisi perusahaan PT. WPI yang dikelola HW produkasinya berjalan. Namun gaji pekerjanya dikerjasamakan dengan pihak kedua dengan iming-iming memberikan keuntungan 10 persen.
“Ternyata kerjasama itu dengan banyak perusahaan hampir semuanya persoalannya dana talangan. Padahal pekerja PT. WPI hanya sekitar 60 orang tidak lebih dari itu,” jelasnya.
Jadi, lanjut Daud, yang jadi pertanyaan kemana uang hasil penjualan produksinya, sehingga PT. WPI, tidak bisa membayar pihak kedua yang sudah menalangi gaji para pekerja PT. WPI setiap bulannya dengan tepat waktu.
“Malah saya dengar, PT. ASK sesuai perjanjian mentransfer langsung ke para pekerja PT. WPI. Sementara diwaktu yang sama PT. Agra juga mentransfer, tapi kerekening PT. WPI. Judulnya untuk gaji juga. Aneh,” ungkapnya.
Daud pun menduga, jangan-jangan perusahaan yang lain pun begitu dengan perjanjian yang sama tanpa diketahui diantara mereka sama-sama bekerjasama dengan PT. WPI, membuat perjanjian soal talangan dana yang sama dengan iming-iming 10 persen.
“Informasinya ada 30 perusahaan yang nyangkut di PT. WPI. Jika dihitung diduga mencapai Rp50 miliar. Kalau puluhan perusahaan itu tersangkut yang sama ya aneh. Pekerja hanya 60 orang. Buktinya banyak yang tidak kembali uangnya,” ulas Daud.
Masih kata Daud, meski tidak berprasangka buruk terhadap pemilik PT. WPI namun secara akal sehat sulit untuk menerima kalau bukan beraroma modus belaka. Sebab, HW sendiri belum lama membangun usaha baru di sektor pariwisata di Gunung Kidul.
“Pailit gimana HW pemilik PT. WPI sudah bangun PT baru yakni, PT. Wiratama Tehnik Nusantara dan PT. Wisata Tangguh yang tergabung di Witan Corporate Group. Jadi bukan PKPU, tapi menurut saya kejar TPPU,” pungkas Daud. (Indra)
