BERITA JAKARTA – Tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penguasaan tanah tanpa alas hak dan penggelapan yang dilaporkan pada tahun 2017 di Polda Sulawesi Utara dan telah dilimpahkan di Mabes Polri saat ini sedang menunggu hasil gelar perkara untuk penetapan tersangka.
Para terlapor yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana diatas, telah selesai diperiksa oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Penyidik sampai berkali-kali harus memeriksa para terlapor yang rata-rata berdomisili di Sulawesi Utara yaitu Kota Manado dan Kota Kotamobagu.
Prof. Ing. Mokoginta bersaudara sebagai pemilik tanah menempati tanah tersebut sejak tahun 1978 dan memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sah yang dikeluarkan Kantor ATR pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kotamobagu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepada awak media, Prof. Ing. Mokoginta menceritakan, diduga para terlapor yang sudah diperiksa penyidik, membuat Sertipikat diatas tanah miliknya tanpa sepengetahuannya dimana tanah tersebut tidak pernah dijual oleh pelapor kepada terlapor.
“Sehingga atas tindakan para terlapor yang merugikan, kami membuat laporan polisi dengan harapan hak atas tanah kami dikembalikan kepada kami dan para terlapor diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka,” tegas Prof. Ing. Mokoginta, Jumat (18/8/2023).
Prof Ing. Mokoginta bersaudara mengaku, pantang mundur untuk mendapatkan keadilan. Sejak dilimpahkan ke Mabes Polri, kami selalu terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak penyidik Mabes Polri.
“Kami tidak menginginkan laporan polisi kami mandek seperti yang terjadi di Polda Sulawesi Utara. Kami sangat berharap pelimpahan kasus ke Mabes Polri dapat membuka tabir kejahatan dan peran setiap oknum dan terlapor dalam pemalsuan, penguasaan tanah tanpa alas hak dan penggelapan,” jelasnya.
Dikatakan Prof. Ing. Mokoginta, kami masih ingat pertama kali penyidik turun ke Manado akhir tahun 2022 dan menyampaikan bahwa warkah penerbitan SHM Nomor 2567 yang terbit diatas tanah bersertipikat dengan Nomor 98 Gogagoman telah ditemukan dan apa peran dari setiap terlapor tengah didalami.
“Dan kali kedua tahun 2023 penyidik turun ke Manado dan Kota Kotamobagu juga telah memeriksa beberapa terlapor dan Stella Mokoginta diperiksa di Mabes Polri. Kami sebagai Pelapor dan juga korban sangat mengharapkan agar penyidik jangan diskriminasi dalam memeriksa dan mendalami laporan polisi kami,” imbuhnya.
Sekalipun, lanjut Prof. Ing Mokoginta yang diperiksa adalah orang yang memiliki strata sosial dan memiliki nama besar, karena adagium semua orang sama dimata hukum Equality Before The Law adalah yang utama dalam membuka terang benderang kasus ini.
“Terutama faktor utama kami meminta agar kasus ini ditarik ke Mabes Polri, karena kami masih percaya ada keadilan dan tidak mandek seperti di Polda Sulawesi Utara,” ulasnya.
Masih kata Prof. Ing Mokoginta status tanah dengan SHM Nomor 98 Gogagoman adalah satu-satunya Sertipikat yang sampai saat ini masih terdaftar atas nama kami sebagai pelapor yaitu Prof Ing. Mokoginta, dr. Sintje Mokoginta, Ineke S. Indarini dan Bismo.
“Dan seluruh Sertipikat SHM atas nama terlapor yang telah dipecah sempurna dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2567 dan turunannya keseluruhannya telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dan Kantor ATR BPN Kantor Wilayah Sulawesi Utara,” tuturnya.
Selain itu, juga Kantor ATR BPN Kota Kotamobagu telah membatalkan, mencoret dan menarik seluruh Sertipikat yang merupakan atas nama para terlapor serta SHM Nomor 2567 dinyatakan cacat administrasi karena terbit diatas tanah milik pelapor.
“Jadi sesungguhnya sangat jelas bahwa para terlapor tidak memiliki hak diatas tanah kami dan kuat dugaan mereka mendapatkan tanah tersebut dengan cara yang melawan hukum dan ilegal. Ini sudah melalui putusan Pengadilan,” ungkapnya.
Pelapor juga mendapat kejanggalan dalam proses penyidikan dimana alamat yang digunakan para terlapor dan digunakan dalam surat menyurat adalah sering kembali kepada penyidik atau tidak diterima oleh para terlapor.
“Heran juga kami, padahal dalam proses BAP pastinya alamat jelas para terlapor sudah diberikan kenapa masih salah alamat juga,” sindirnya.
Sementara itu, Advokat Franziska Martha Ratu, R, SH dari LQ Indonesia Law Firm salah satu Penasihat Hukum Prof Ing. Mokoginta bersaudara terus mengawal kasus ini berjalan, sesuai harapan dan permintaan pelapor agar kasus ini tetap di atensi Kabareskrim dan Dirtipidum, mengingat dan mempertimbangkan laporan polisi ini memasuki tahun ketujuh.
“Profesionalisme penyidik dan integritas serta kemauan penyidik untuk mempertajam dan menetapkan tersangka merupakan hal penting dan sungguh-sungguh untuk menyatakan salah jika terbukti salah. Semoga segera ditetapkan tersangka dan naik ketingkat selanjutnya, sehingga segera disidangkan ke meja Pengadilan,” tutup Franziska. (Indra)
LQ Indonesia Law Firm
LQ Indonesia Law Firm sebagai firma hukum yang terkenal vokal dan berintegritas telah berkomitmen untuk senantiasa mengawal perkara ini. Kepada masyarakat yang memiliki informasi yang berguna terkait perkara ini dapat menghubungi ke Hotline 0817-489-0999.
