BERITA LEBAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) meluncurkan program pertama di Indonesia yang melaunching secara virtual Rumah Restoratif Justice (RJ) dan Posko Keadilan Masyarakat Adat dan Kasepuhan di 5 Desa Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (20/6/2023) lalu.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebak, Mayasari, SH, MH mengatakan, pendirian Rumah RJ merupakan salah satu tujuan dari pembangunan hukum di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk menyerap nilai-nilai kearifan lokal.
“Efek dari program RJ dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Lebak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang ditengah masyarakat,” terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait kebijakan RJ ini, kata Mayasari, Jaksa Agung ST. Burhanuddin telah menerima penghargaan Special Achievement Award pada 2022 dari International Association of Prosecutors (IAP) yang menilai bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, telah berhasil menjalankan kebijakan Restorative Justice (RJ).
Dikatakan Mayasari, bahwa esensi utama dari pelaksanaan RJ yang diterapkan Kejaksaan RI adalah perubahan paradigma penegakan hukum. Jaksa yang sebelumnya bersifat Retributif (pembalasan) kini dapat memulihkan keadaan dengan Restorasi dengan mengubah pola pikir Jaksa.
“Pola pikir Jaksa yang sebelumnya Legislatif Formil kembali kepada pola penyelesaian perkara yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dengan mengembalikan keadaan seperti semula melalui musyawarah dan mufakat,” jelasnya.
“Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tentunya juga dari pihak korban maupun pelaku dan pihak penegak hukum, khususnya Jaksa untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula di luar persidangan,” tambahnya.
Inovatif
Peresmian Rumah RJ dan Posko Keadilan bagi masyarakat Adat dan Kasepuhan di 5 Desa Adat dan Kesepuhan di Kabupaten Lebak diantaranya, Adat Baduy, Kasepuhan Guradog, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Pasir Eurih dan Kasepuhan Cisungsang.
“Ini merupakan langkah yang inovatif dari Kejari Lebak mengingat adanya persimpangan atau benturan dalam pelaksanaanya antara ‘living law’ hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat dan hukum positif yang terdapat di dalam KUHP,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, SH, MH mengatakan, peresmian Rumah RJ dan Posko Keadilan bagi masyarakat Adat dan Kasepuhan di 5 Desa adat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merupakan langkah yang inovatif dari Kejari Lebak.
“Dengan adanya rumah RJ dan Posko Keadilan bagi masyarakat Adat dan Kasepuhan dapat menjadi titik temu yang menjembatani berbagai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Adat dan Kasepuhan di Kabupaten Lebak,” kata Didik.
Diharapkan kedepannya Rumah RJ dan Posko Keadilan bagi masyarakat Adat dan Kasepuhan di 5 Desa adat di Kabupaten Lebak dapat menciptakan terobosan – terobosan hukum yang nantinya dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia yang memiliki ke khasan dengan hukum adat di daerahnya masing masing.
“Selain itu, Rumah RJ dan Posko Keadilan bagi Masyarakat Adat dan Kasepuhan ini di dukung dengan aplikasi yang sudah online yang pastinya akan memudahkan akses dan sharing informasi dengan cepat, mengingat lokasi dari masing masing Desa adat dan Kasepuhan berada cukup jauh dari Kantor Kejari Lebak,” tuturnya.
Atas pembentukan Rumah RJ sekaligus Posko Keadilan bagi Masyarakat Adat dan Kasepuhan di 5 Desa adat dan Kesepuhan di Kabupaten Lebak, baik secara langsung maupun online dan MoU dengan 30 Desa yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Posko Jaga Desa di 30 Desa.
“Saya berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan semua pihak, karena dengan adanya dukungan tersebut sangat berpengaruh dan berarti dalam kegiatan dan aktivitas kedepannya yang akan di laksanakan Kejari Lebak agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lebak yang mencari keadilan,” pungkasnya. (Indra)
