Menarik, AMPUH Bakal Serius Tangani Pesoalan Megasari Waterpark Pebayuran

- Jurnalis

Kamis, 8 Juni 2023 - 14:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Sekjen AMPUH, Heru Purwoko

Foto: Sekjen AMPUH, Heru Purwoko

BERITA BEKASI – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko angkat bicara terkait tempat Wisata Megasari Waterpark Pebayuran Kabupaten Bekasi yang bebas beroperasi sejak 2018 tanpa mengantongi IMB.

“Pentingnya IMB diterangkan dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor: 36 Tahun 2005 bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung,” terang Heru menanggapi Matafakta.com, Kamis (8/6/2023).

Kalau pun, sambung Heru, pihak Wisata Megasari memiliki perusahaan berbadan hukum berbentuk CV atau PT dan membayar pajak dan sebagainya bisa saja, karena pendirian CV tidak mensyaratkan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu lanjut Heru, Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang (UU) Bangunan Gedung berbunyi, pembangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

“Peraturan dalam perundang-undangan pun tidak menyebutkan adanya izin lain sebagai pengganti IMB. Jadi, pihak Wisata Megasari Pebayuran wajib memiliki IMB,” tegas Heru.

Masih kata Heru, terhadap suatu bangunan gedung yang sudah ada, namun fungsinya tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan Kota akan dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5) dan (6) Permen PUPR Nomor: 5 Tahun 2016 atau RTBL yang sudah ditetapkan paling lama 5 tahun.

Baca Juga :  Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi

“Kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung. Ini sudah masuk 6 tahun. Itupun kalau diurus atau dijalankan prosesnya,” jelas Heru.

Dugaan Penggunaan 3 Bor Satelit di Wisata Megasari Waterpark  

Heru juga sempat menyinggung dugaan adanya penggunaan mata 3 bor satelit oleh pihak pengelola tempat Wisata Megasari Waterpark Pebayuran dalam pemanfaatan penggunaan air tanah guna memenuhi kebutuhan usahanya.

“Ini juga penting bahkan potensi pidana atau denda. Semua air tanah tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Air Tanah atau SIPA yang harus dipenuhi setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan sumber air tanah,” kata Heru.

Memiliki SIPA lanjut Heru, wajib dipenuhi sebab hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang apabila digunakan secara berlebihan atau tidak wajar bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. SIPA adalah upaya dalam mencegah terjadinya permasalahan lingkungan yang lebih besar.

“Bagi perusahaan-perusahaan yang enggan mengurus surat perizinan ini, maka mereka harus bersiap-siap untuk dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dengan sanksi pidana penjara atau denda,” jelas Heru.

Baca Juga :  38 Orang Tewas, 9 Terdakwa Kasus Depo Pertamina Dituntut 4 Bulan Penjara

Pengurusan izin SIPA wajib sebab pengeboran tanah dan penggunaan air tanah memiliki dampak negatif bagi lingkungan, khususnya pada struktur tanah dan akuifer utamanya bagi para pelaku industri atau pengusaha yang melakukan pengeboran tanah untuk mendapatkan air yang berada dalam kedalaman lebih dari 100 meter.

“Izin SIPA bisa diterbitkan kalau telah mendapatkan rekomendasi teknis yang juga berisi persetujuan dari Dinas Provinsi yang membidangi air tanah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Izin SIPA juga memiliki jangka waktu 3 tahun,” tuturnya.

Heru menambahkan, berdasarkan pemberitaan yang beredar terkait persoalan tempat Wisata Megasari Waterpark Pebayuran, AMPUH mulai tertarik akan menyoroti berbagai persoalan diwilayah Kabupaten Bekasi mulai dari penegakkan aturan dan persoalan lingkungan.

“Pemkab Bekasi harus tegakkan aturan jangan tebang pilih, terutama bagi para pengusaha yang melanggar hukum dan perundangan. Terlebih lagi yang berdampak langsung terhadap ketertiban dan dampak lingkungan,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden
Banding KPK Diterima, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Diadili
Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang
Jauh Dari Target 80 Senator, Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI LaNyalla Dinilai Gagal
Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah
Kajari Pulau Taliabu Malut Nurwinardi Bertekad Basmi Korupsi
Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi
38 Orang Tewas, 9 Terdakwa Kasus Depo Pertamina Dituntut 4 Bulan Penjara
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:44 WIB

Menangkan Pemilihan Bupati Bekasi 2024, Gerindra, PKB dan Demokrat Bentuk Koalisi

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:54 WIB

Material Belum Dibayar PT. MSA, 10 Subkon Pasar Jatiasih Datangi Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

Gedung KPK

Berita Utama

Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang

Senin, 24 Jun 2024 - 13:53 WIB