BERITA BEKASI – Meski sudah diresmikan 10 lokasi Rumah Susun Sewa (Rusunawa), termasuk salah satunya Rusunawa Polu Jahe, Jakarta Timur oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ternyata PT. Amarta Karya milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut meninggalkan bayak masalah.
Pasalnya, sudah mau mendekati Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) subkontraktor (subkon) yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan proyek PT. Amarta Karya (AMKA), terkait pembangunan Rusunawa Pulo Jahe, Jakarta Timur, hingga kini banyak yang belum menerima pembayaran.
“Tagihan saya mending kalau besar, cuma ratusan juta ngak sampai 400 juta, tapi sampai sekarang susah nagihnya sementara barang semua sudah terpasang,” kata salah satu subkontraktor yang tidak bersedia namanya disebutkan kepada Matafakta.com, Kamis (13/4/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari 11 subkon, kata sumber yang bermitra dengan PT. Amarta Karya besar tagihannya sebesar Rp2,9 miliar sampai Rp750 juta. Sementara subkon yang lainnya tagihannya dibawah Rp500 jutaan yang paling kecil tagihan hanya Rp300 juta. Tapi nyatanya sampai sekarang susah untuk ditagih.
“Lucunya lagi bagian keuangan pusat PT. Amarta Karya asal ditagih keras sedikit jawabnya silahkan saja pak kita ngak bayar karena ada PKPU. Kewenangan ada di Pengurus, mohon dikontak ke Pengurus,” ungkap sumber menirukan alasan bagian keuangan.
Dikatakan sumber, kami sebagai subkontraktor kecil hanya tagihan bernilai ratusan juta berharga terlebih lagi mau menjelang Hari Raya Idul Fitri (Lebaran), dimana barang-barang yang sudah diambil yang sudah dipasangkan ke Rusunawa Pulo Jahe Jakarta Timur belum dibayar.
“Kami ini orang kecil yang berusaha untuk mencari nafkah, tapi nyatanya sekarang jangankan bicara untung meski tipis, tapi kami malah terhutang barang dengan pihak lain yang sudah membantu mempercayakan barangnya dulu,” ujar sumber.
Tapi sekarang, tambah sumber, begitu ditagih alasannya PKPU yang kami tidak mengerti atau paham urusannya. Terlebih lagi, bagi kami yang sebagai subkon kecil yang hanya ratusan juta malah didalihkan PKPU seperti tidak ada niat baik untuk membayar keringat kami.
“Kami berhrap Presiden dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mendengar ini, karena PT. Amarta Karya salah satu perusahaan milik BUMN masa kami rakyat kecil yang mencari makan dikorbankan,” pungkas sumber. (Indra)
