BERITA JAKARTA – Laporan polisi terhadap OSO Sekuritas atas dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang (TPPU) sudah di laporkan para korban di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dan sudah naik tahap penyidikan.
“Korbannya sekitar 7000 orang dengan kerugian Rp7,5 triliun, sebagian korban sudah ada yang meninggal karena stress dan sakit tidak ada uang,” Kadiv Humas LQ Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH, Minggu (27/2/2023).
Walau sudah naik tahap penyidikan, namun penyidik Polri hingga saat ini ragu dan takut untuk meminta laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana OSO Sekuritas, karena diduga uang hasil menipu mengalir ke keluarga Oesman Sapta Oedang (OSO), sehingga mampu membeli partai Hanura dari Wiranto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“LQ tidak masuk ranah politik, tapi di 2019, beredar berita OSO beli Hanura seharga Rp200 miliar dari Wiranto. Berapapun uang tersebut, sebenarnya Kepolisian, Kejaksaan dan KPK wajib menelusuri aliran dana dari OSO Sekuritas ini, jangan sampai uang hasil menipu masyarakat dijadikan fondasi demokrasi dan pemerintahan Indonesia. Buktikan melalui penyidikan,” tegas Bambang.
Salah satu korban OSO Sekuritas yang dirugikan lebih dari Rp2 miliar AS sudah melapor ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2020. Ia meminta Kapolri berani memeriksa Oesman Sapta Oedang dan keluarganya, karena kami telusuri dalam AHU PT tersebut akhirnya di miliki PT. CPM yang sahamnya adalah istri OSO dan ke 4 anaknya OSO.
“Jadi patut diduga uang hasil merampok uang masyarakat ini mengalir deras ke keluarga OSO. Kapolri harap jalankan tugas sesuai arahan Presiden untuk berani menindak penjahat investasi bodong, termasuk OSO dan keluarganya,” ulas Bambang.
Korban OSO lainnya, C juga mengungkapkan kekecewaan terhadap Subdit Fismondev Polda Metro Jaya dan Dirkrimsus Polda.
“Berkali-kali laporan kami tidak dijalankan sesuai prosedur, bahkan kami dimintakan Rp200 juta oleh Kanit dan penyidik Fismondev Polda Metro Jaya untuk menebus keterangan Ahli Pidana RBT,” imbuhnya.
Katanya jika mau jalan, harus beli ini surat sebagai alat bukti. Kami adukan ke Propam, tapi Propam Mabes juga tutup mata dan telinga. Sulit sekali bagi masyarakat mendapatkan keadilan setelah kami keluar uang banyak pun, berikan ke Polda Metro tapi 3 tahun kasus tetap mandek.
“Kapolri jika hendak citra kepolisian baik, tolong di benahi. Kuasa hukum kami punya bukti rekaman, Penyidik Fismondev memeras uang kepada para korban. Untuk makan saja kami sekarang susah, kemana hati nurani Polri terhadap masyarakat uang ditindas oknum Investasi Bodong?,” tandasnya.
Bapak R salah satu korban OSO Sekuritas juga dengan sedih menyampaikan bahwa Kapolri jika kepolisian tidak berani menindak kasus OSO Sekuritas, dimana janji bapak bahwa hukum akan tajam keatas? Masyarakat selama ini selalu makan janji kosong dan buaian bapak akan Polri yang bersih, namun adanya sekarang Sapu tersebut kotor, sehingga debt collector pun tidak ada rasa hormat kepada Polri.
“Mau Kapolri bawa kemana ini Institusi Bhayangkara jika di biarkan, 3 tahun sudah berlalu dan laporan polisi tidak jalan, masa tunggu sampai daluarsa penuntutan baru di proses?,” sindirnya.
LQ Indonesia Law Firm sebagai kantor hukum paling vokal dan berani menegur Institusi Polri, Jaksa dan Pengadilan. Biar Kapolri dengar sendiri keluhan masyarakat, apa perlu kami bawa para korban Investasi Bodong yang jumlahnya jutaan untuk demo di depan Mabes Polri setiap minggu? Harus bagaimana kami jika secara baik-baik, Polri tidak mau mendengar aspirasi para korban?.
Presiden Jokowi saja sampai hafal itu keluhan masyarakat, Kapolri sebagai pemangku penyidikan kenapa melempem dan diam saja. Terutama penyidikan mandek di Polda Metro Jaya, Kapolri harus tegas, tanyakan apakah Kapolda mampu dan mau selesaikan, jika tidak dicopot.
“Mana janji bapak potong kepala ikan busuk? Sama ikan berani potong, apakah takut sama Fadil Imran, padahal Kapolri punya kewenangan? Ingat Kapolri suatu saat anda meninggal karma akan mengikuti anda,” pungkas Bambang. (Sofyan)
LQ Indonesia Law Firm
LQ Indonesia Law Firm memiliki 4 Cabang di Indonesia antara lain di Jakarta Pusat, Tangerang, Jakarta Barat dan Surabaya dengan jumlah rekanan kurang lebih 50 lawyer berkualitas.
LQ Indonesia Law Firm memiliki expertise di bidang pidana, ekonomi, keuangan, Perbankan dan Korporasi.
LQ Indonesia Law Firm dapat dihubungi di 0817-489-0999 Tangerang, 0818-0489-0999 Jakarta Pusat, 0817-9999-489 Jakarta Barat dan 0818-0454-4489 Surabaya.
