BERITA JAKARTA – Para pelapor di Polda Metro Jaya menanggapi sinis beredarnya video Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, tentang debt collector yang dinilai telah menghina institusi Kepolisian.
“Fadil nangkap debt collector, bukan demi masyarakat tapi demi egonya, polisi dihina. Kerja Fadil bukan nangkap penjahat malah pencitraan terus, cari panggung, cape dengernya,” ujar V salah satu pelapor korban investasi bodong di Polda Metro Jaya.
Hal senada juga diungkapkan Alwi salah satu korban yang turut melaporkan kasus investasi bodong PT. Mahkota dan OSO Sekuritas 3 tahun tidak ada kepastian hukum, Raja Sapta Oktohari sebagai terlapor dan Hamdriyanto sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya komentar di IG Kapolda dan minta keadilan malah lihat Kapolda sibuk ngurusin street racing. Kenapa tak kerja nangkap penjahat yah? Apa polisi jaman now, kerjanya street racing, biar kliatan keren?,” katanya, Jumat (24/2/2023).
Ibu C sebagai pelapor di Krimsus Polda Metro Jaya juga kecewa bahkan dia menyebut Kapolda terburuk sepanjang masa, karena penakut beraninya sama Ulama, seperti Habib Rizieq. Sementara, sama penjahat kerah putih tidak berdaya.
“Benar kata Pak Alvin Lim di Youtube Quotient TV, Jenderal Polisi Banci, takut sama penjahat,” ungkapnya kecewa sebagai masyarakat korban investasi bodong.
Komentar dan tanggapan para penguna layanan Polda Metro Jaya mulai menyerukan keluh kesah mereka dan kecewa karena Kapolda dianggap terlalu banyak gaya pencitraan, namun minim prestasi.
“Coba sebutkan selain ngurus Covid, kejahatan apa berhasil diberantas jaman Fadil? Nihil yang ada malah anak buahnya merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua dan Kapolda sibuk main telletubbies,” ucap Advokat Bambang Hartono, SH, MH selaku Kadiv Humas LQ Indonesia Law Firm.
Dikatakan Bambang, semua investasi bodong mandek di Polda Metro Jaya, sebut Mahkota, OSO Sekuritas, Raja Sapta Oktohari, Minnapadi, Narada, ATG dan Pracico sejak tahun 2020 hingga kini tidak di urus Fadil Imran.
“Bahkan DPO Natalia Rusli di Polres Jakarta Barat limpahan LP Polda Metro Jaya juga sampai sekarang tidak di tangkap oleh Polda Metro Jaya,” tegasnya.
Kasubdit Fismondev Tyas Puji Rahardi dan Dirkrimsus Polda Metro Jaya Auliansyah Lubis juga sama sekali tidak perduli penegakan hukum kasus investasi bodong, melawan perintah Presiden yang jelas menekankan agar kasus yang sejak 2020 agar segera di benahi.
“Herannya Listyo Sigit sebagai Kapolri tidak berani mencopot Kapolda Metro Jaya yang minim kinerjanya,” sindir AS, salah satu pelapor LP di Polda Metro Jaya.
Ibu S salah satu pelapor di Polda Metro Jaya juga mengungkapkan kekecewaannya dan mengingat kembali bahwa Polda Metro Jaya sempet memeras para korban investasi bodong dengan meminta Rp500 juta.
“Kuasa hukum kami ada rekaman pemerasan oleh oknum Subdit Fismondev Polda Metro Jaya. Sampai sekarang penjahat berkeliaran dan salah satu korban investasi bodong yang melapor ibunya sampai meninggal, karena tidak ada biaya berobat. Sangat biadab oknum Polda Metro Jaya tidak proses laporan penipuan investasi bodong,” tungkasnya.
Pakar Pidana
Dalam kesempatan terpisah, Pakar Pidana Dr. Albert Situmorang, SH, MH menyampaikan bahwa indeks kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Bhayangkara ada pada titik terendah sepanjang sejarah Indonesia.
“Masyarakat kecewa banyaknya pungli dan figur polisi sebagai pelindung masyarakat berubah menjadi musuh masyarakat dan pembela penjahat. Ini bahaya dan akan menimbulkan ketidakstabilan hukum dan keamanan,” katanya.
Pada akhirnya, sambung Albert, dapat membuat situasi panas dan masyarakat memilih untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri.
“Kapolri sebagai pimpinan harusnya copot Kapolda Metro Jaya yang kerjanya hanya pencitraan belaka dan tidak mengurus kasus perkara apalagi sudah ada perintah Presiden. Kapolri yang tidak tegas akan membuat institusi Polri menjadi lebih buruk dan dicemooh masyarakat,” ucapnya.
Pelapor OSO Sekuritas
Korban V selaku pelapor LP OSO Sekuritas di Fismondev Unit 4 juga menyampaikan kekecewaannya. Raja Sapta Oktohari (RSO) melalui MPIP/OSO Sekuritas merugikan Rp7,5 Triliun dan diduga aliran dana mengalir ke Oesman Sapta Oedang ayahnya RSO.
“Saya laporkan pidana TPPU kenapa penyidik tidak berani membuka rekening RSO dan OSO di PPATK? sudah 3 tahun sejak 2020 tidak ada kepastian hukum. Sudah saya laporkan ke Kadiv Propam, tapi Propam tidak pernah merespon,” ujarnya kecewa.
Bagaimana, tambah V, Polda Metro Jaya mau bersih? Fadil Imran tampaknya takut dengan Raja Sapta Oktohari dan ayahnya Oesman Sapta Oedang.
“Apa benar kata Pak Alvin Lim bahwa ada Jenderal Polri Banci, karena takut sama penjahat? Jangan sampai Fadil Imran di cap sebagai Jenderal banci yang takut menegakkan hukum,” pungkasnya. (Sofyan)
