BERITA BEKASI – Tak sedikit masyarakat di Indonesia yang terdata dari berbagai aspek masih jadi pengangguran. Dan itu, bukan hanya kepala rumah tangga yang seharusnya mempunyai pekerjaan untuk menafkahi keluarga, kaum milenial juga cukup banyak terdata masih jadi pengangguran.
Persaingan di dunia kerja sangat ketat dan tidak sedikit tumbuhnya angka pengangguran di Indonesia berdasarkan keterangan Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, meski turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021, namun tetap masih banyak.
Dan juga terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,24 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,32 juta orang).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, tidak bekerja karena COVID-19 (0,11 juta orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,48 juta orang), catatan se-Indonesia.
Sementara, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencatat angka pengangguran pada tahun ini tembus diangka 16 ribu orang atau sebesar 10,88 persen. Angka tersebut terhimpun berdasarkan data BPS Kota Bekasi.
Data yang tercatat tersebut secara tak langsung menampar Pemerintah yang dinilai belum total membantu rakyatnya dalam hal pekerjaan.
Seperti dikatakan Pambudi Nugroho, salah satu warga Kota Bekasi yang melihat angka pengangguran terus bertambah dan belum ada solusi.
“Kalau bicara solusi tentu Pemerintah belum maksimal menanganinya. Karena kita ketahui Pemerintah fokus dengan infrastruktur yang belum tentu dinikmati warganya sendiri,” kata Pambudi, Selasa (14/2/2023).
“Contoh jalur becakayu yang terlihat megah di Kota Bekasi, namun tidak dinikmati oleh warga setempat sepenuhnya,” tambahnya.
Menurutnya, Pemerintah bisa dengan mudah memberi solusi bagi pengangguran yang terbentur berbagai aspek.
“Lulusan SD dan SMP tentu susah cari kerja, dan itu masih banyak di Kota Bekasi. Carikan dulu solusinya bagi yang tidak punya ijazah, baru tahap selanjutnya cara mengurangi angka pengangguran dari faktor lain,” katanya.
Ternyata hal itu juga menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Jabar, Ade Puspitasari yang diungkapkannya usai melaksanakan Reses II, di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dihari yang sama.
“Bagi warga yang ingin sekolah melalui PKBM namun tidak ada biaya, bisa diurus. Jika ingin gratis bisa melengkapi persyaratan seperti SKTM,” terang Ade.
Diakuinya, sekolah menengah atas dan kejuruan masih berbayar. Yang diketahui sebenarnya bisa dibantu oleh lembaga seperti Baznas dan Partai Golkar dalam hal pembiayaan dan jika ada penahanan ijazah.
“Aspirasi yang kita terima tentang bidang kesehatan dan pendidikan. Kami akan menjembatani ke dinas terkait bagi warga yang membutuhkan bantuan, apalagi soal pendidikan,” tukasnya.
Terpisah sebelumnya, Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara mengatakan hal senada, bahwa titik terbawah yang harus diperhatikan soal ijazah warga yang belum mumpuni untuk mendapatkan pekerjaan.
“Kemarin ada ungkapan bahwa, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan-red) itu paling banyak menyetor angka tingkat pengangguran,” ungkapnya, dikutip dari podcast akun Youtube Informasi Bekasi.
Seharusnya menurut Heri, SMK itu sudah bekerjasama dengan perusahaan yang siap menampung ketika siswa lulus dari sekolah kejuruan tersebut.
“Pemerintah harus punya hubungan dengan pengusaha, agar pengusaha itu memprioritaskan anak anak lulusan lokal ketika ada penyerapan sumber tenaga kerja,” pungkasnya. (Edo)
