Prabowo Mulai Jaring Cawapres dan Meragukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

- Jurnalis

Rabu, 15 Februari 2023 - 10:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Pengamat IDD, Bambang Arianto

Foto: Pengamat IDD, Bambang Arianto

BERITA JAKARTA – Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Yogyakarta Bambang Arianto, menilai pertemuan Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawansa di Surabaya pada Senin 13 Februari 2023 sebagai upaya menjaring bakal Cawapres untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Saya melihat Prabowo mulai melakukan kalkulasi politik untuk melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu tampak dari berbagai pertemuan politik yang telah digelar, termasuk dengan Khofifah,” terang Bambang kepada Matafakta.com, Rabu (15/2/2023).

Menariknya lagi, sambung Bambang, langkah Prabowo untuk membangun berbagai pertemuan politik menjadi pertanda bahwa Prabowo belum seratus persen percaya dan yakin dengan masa depan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

“Seolah-olah ada keraguan terhadap eksistensi KKIR untuk memuluskan niat Prabowo menjadi Presiden RI ke-8,” jelas Bambang.

Meski demikian, sudah tepat bila kemudian Prabowo memilih Khofifah sebagai Cawapres untuk kontestasi Pilpres 2024, sebab Khofifah bisa menutupi beberapa kelemahan yang dimiliki Prabowo.

“Hal itu, dikarenakan, Khofifah memiliki magnet elektoral cukup tinggi karena merupakan salah satu tokoh pemimpin perempuan paling potensial di Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga :  Sidang Korupsi DJKA Muncul Galangan Dana Dukungan Pilpres 2019   

Khofifah juga merupakan sosok yang sangat dekat dengan basis kelompok Islam dan identik dengan warga Nahdlatul Ulama (NU), karena menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU.

Selain itu, tambah Bambang, Khofifah juga memiliki rekam jejak bagus dalam tata kelola pemerintahan karena menjadi Gubernur Jawa Timur.

“Meski demikian terdapat kelemahan Khofifah yaitu bukan pengendali partai politik, sehingga harus mendapatkan kendaraan politik terlebih dahulu agar bisa menjadi Cawapres,” pungkas Bambang. (Nining)

Berita Terkait

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno
Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China
Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial
Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas
Jaksa Agung Tutup Rakernas Kejaksaan RI
Soal Saldo e-Money, KOPAJA Minta APH Audit TransJakarta
Sidang Korupsi DJKA Muncul Galangan Dana Dukungan Pilpres 2019   
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 18:30 WIB

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno

Sabtu, 18 Januari 2025 - 17:52 WIB

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:39 WIB

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:39 WIB

Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:27 WIB

Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas

Berita Terbaru

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

Berita Utama

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Sabtu, 18 Jan 2025 - 17:52 WIB

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman

Megapolitan

Tilang Elektronik Bakal Dikirim ke WhatsApp, Begini Penjelasannya

Jumat, 17 Jan 2025 - 20:54 WIB

LQ Indonesia Law Firm

Berita Utama

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Jumat, 17 Jan 2025 - 19:39 WIB