Kader Golkar Kota Bekasi Geram Banner Nofel Saleh Hilabi Terpampang

- Jurnalis

Senin, 10 Januari 2022 - 19:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MPC PP Kota Bekasi: Ariyes Budiman

Ketua MPC PP Kota Bekasi: Ariyes Budiman

BERITA BEKASI – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota, Rahmat Effendi, terlihat Kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi, terpasang spanduk Nofel Saleh Hilabi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hal tersebut, membuat sejumlah kader Partai Golkar Kota Bekasi geram dan berkumpul dilokasi Gedung lama Kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk menurunkan spanduk tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi, Ariyes Budiman mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar harus turun tangan menyelesaikan konflik internal Partai Golkar Kota Bekasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

“Kalau sudah begini DPP Partai Golkar harusnya turun tangan menyelesaikan konflik internal Golkar Kota Bekasi, sehingga tidak terus membuat kegaduhan di Kota Bekasi yang sebelumnya kondusif aman dan nyaman disini,” tegasnya kepada Matafakta.com, Senin (10/1/2022).

Padahal, sambung Ariyes, persoalan kedua belah pihak atau kubu sebenarnya public sudah mengetahui dari pemberitaan – pemberitaan bahwa yang mendapatkan SK resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat adalah, Ade Puspitasari yang tak lain putri dari Rahmat Effendi.

“Ya, suka tidak suka kalau kita berpikir dewasa dan demi kepentingan Partai Golkar kedepan khususnya di Kota Bekasi harusnya menerima, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kegaduhan di Kota Bekasi karena urusan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi,” jelas Ariyes.

Dirinya, tambah Ariyes, bukan mencampuri urusan politik Partai atau memiliki kepentingan, tapi selaku sosial control masyarakat Ormas PP Kota Bekasi merasa memiliki peran untuk menjaga dan sama-sama membangun Kota Bekasi yang kondusif tanpa kegaduhan yang berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat.

“Saya tidak membela sana sini, tapi kan sudah jelas siapa yang di SK-kan, kenapa lagi harus ngotot atau ribut yang kalau dibiarkan akan berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat yang masing-masing saling membela. Berpikir dewasa lah,” pungkasnya. (Edo)

Berita Terkait

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK
Akankah Eks Menpora Dito Bakal Bongkar Patgulipat Perkara Kouta Haji?

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB

OPM Kembali Melakukan Aksi Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil

Peristiwa

Biadab….!!!, Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat

Kamis, 17 Sep 2026 - 09:18 WIB

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB