Hukum  

Majelis Hakim Tipikor Kecewa Jaksa Hadirkan Ahli Regulasi OJK

BERITA JAKARTA – Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri, SH, MH, tampak kecewa dengan keterangan Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dihadirkan Jaksa ke persidangan Tipikor Jakarta Pusat, terkait perkara dugaan korupsi penyaluran kredit Briguna Kantor Cabang BRI Jakarta Tanah Abang sebesar Rp94,5 miliar.

Pasalnya, keterangan Rahma selaku Ahli Bidang Regulasi OJK di muka persidangan hanya memahami regulasi Perbankan.

Sementara, Majelis Hakim, membutuhkan ahli yang dapat mengaitkan fakta dalam perkara dugaan pemberian kredit fiktif.

“Ahli ini hanya mengetahui regulasi saja tidak masuk dalam fakta yang terjadi. Sedangkan kami melihat apakah fakta persidangan bisa dikaitkan dengan pengawasan OJK,” kata Fahzal, Kamis (30/9/2021).

Tapi, sambung Fahzal yang hadir disini adalah Ahli OJK di bidang regulasi. Jadi regulasi itu diserahkan kepada masing-masing bank. Begitu lho,” tegas Fahzal kecewa.

Hakim Fahzal sempat bertanya apakah OJK pernah melakukan pemeriksaan terhadap pengucuran kredit BRIguna di KC BRI Tanah Abang.

“Yang melakukan pemeriksaan adalah teman-teman di pengawasan. Tetapi petugas pengawas OJK melakukannya dengan data sampel. Sehingga saya tidak bisa apakah ada data sampel,” terang dia.

Lalu, lanjut Fahzal, apa kesimpulannya pendapat ahli hadir dipersidangan ini untuk membuat terang perkara ini?.

“Saat pegawai bank melakukan analisa terhadap kelayakan debitur, apakah proses regulasi bank untuk pemberian kredit telah dilakukan atau tidak,” tanya Fahzal lagi.

Menurut Ahli, pegawai bank itu harus tunduk dan patuh pada peraturan Perbankan, peraturan OJK maupun peraturan internal bank itu sendiri.

Jadi, kata Fahzal, tidak ada pendapat saudara tentang kasus ini? Ahli kembali menjawab “Kalau berdasarkan pengakuan penyidik memang terdapat beberapa data terkait sumber pembayaran yang tidak sesuai dengan faktanya,” ulas dia lagi.

Fahzal mengatakan, jika ditinjau dari sudut keterangan ahli soal regulasi OJK, tdak masuk dalam pokok perkara dimaksud.

“Hanya masalah regulasi merupakan bidang ahli dan soal aturan pengucuran dana kredit apakah sudah benar atau tidak, kemudian ada keyakinan pihak bank bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan,” pungkas Fahzal. (Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *