BERITA BEKASI – Plt Sekretaris DPD Golkar Kota Bekasi, Mohammad Amin Fauzi yang juga menjabat sebagai Ketua Organizing Comite (OC) pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-V DPD Golkar Kota Bekasi, menanggapi polemik yang terjadi, Jumat (28/5/2021).
Kepada Matafakta.com, Amin Fauzi menyatakan, pihaknya tidak ada kepentingan lain dalam rencana pelaksanaan Musda ke-V DPD Partai Golkar Kota Bekasi selain kepentingan kepartaian dan menjalankan mekanisme.
“Tidak ada kepentingan lain seperti yang ramai dituduhkan selain kepentingan kepartaian dan mekanisme,” tegas Amin Fauzi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Amin, setelah menggelar rapat silaturahim dan pembentukan Panitia Musda ke-V DPD Golkar Kota Bekasi di Maskumambang Bandung pada Senin 24 Mei 2021, tinggal menunggu SK tertulis dari Mahkamah Partai.
“Sekarang tinggal menunggu keputusan tertulis dari Mahkamah Partai terkait pelaksanaan Musda yang sudah ditunda sejak Agustus 2020 lalu,” katanya.
Perlu diingat, lanjut Amin Fauzi, ditugaskan sebagai Plt salah satunya untuk menggelar Musda yaitu Plt Ketua dan Plt Sekertaris habis masanya bulan depan, makanya sesuai amanah Munas pelaksanaan Musda harus segera digelar.
“Penundaan Musda dari bulan Agustus sampai sekarang mengganggu kerja Partai dimana tahun 2024 akan berlangsung gelaran politik,” ungkap Amin.
Pihaknya berharap, sambung Amin Fauzi, agar yang menjadi pembisik Rahmat Effendi harus melihat persoalan yang sama. Hal ini demi kepentingan Parai Golkar dan warga Kota Bekasi.
“Jika ada ungkapan atau pernyataan bahwa Ketua DPD masih Pak Rahmat Effendi kalo jadi pembisik yang bener lah. Kan Ibu Ade sudah dua kali jadi Plt tidak diributin dan sekarang Plt-nya kang Giri dan Amin kok jadi diributin,” sindirnya.
Begitu kepengurusanya, kata Amin Fauzi, Rahmat Effendi sudah selesai dan selesainya karena masanya sudah habis bukan karena ada persoalan di jalan jadi nggak harus minta persetujuan Ketua DPP. Hari ini Plt-nya kang Giri dan Amin sudah ada SK DPD Jabar.
“Kalau ada yang manyatakan, Ketua DPD Pak Rahmat itu tidak boleh lagi dan ini inkonstitusional kalau ada yang bilang Pak Rahmat Effendi masih Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Rahmat Effendi orang ngerti udah dua periode jadi Walikota pasti paham,” imbuhnya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa kepengurusan Plt baik Ketua atau Sekertaris punya legitimasi secara devakto dan deyure. Perintahnya jelas dari DPD Golkar Jabar dan disetujui DPP Partai Golkar, jangan diperdebatkan lagi.
“Kita punya legilasi devakto dan deyurenya jelas. Jadi kalau ada yang klaim Pak Rahmat masih Ketua DPD itu ada Nyamuk (nyari muka). Saya hadir sebagai orang Bekasi apa yang ditakutin? Jangan jadi sebuah ancaman,” pungkasnya. (Mul)
