Hukum  

Kasus Indosurya Mandek, Canangan Polri Presisi Dipertanyakan?

Kasus Koperasi Indosurya

BERITA JAKARTA – Dalam keterangan persnya LQ Indonesia Lawfirm mengatakan, Indonesia tidak kekurangan orang pintar namun kekurangan orang jujur. Seperti janji Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sangat indah “Hukum akan tajam keatas” di Fit and Proper Tes DPR RI.

“Jargon indah itu hanya pepesan kosong nyatanya kasus investasi bodong seperti Indosurya kerugian senilai Rp15 Triliun mandek setelah pemilik Koperasi Indosurya, Henry Surya ditetapkan menjadi tersangka oleh Dittipideksus di bulan April 2020,” sindir Alvin Lim kepada Matafakta.com, Rabu (26/5/2021).

Dikatakan Alvin, bahwa ada oknum yang dengan sengaja mengulur-ulur proses pemberkasan kasus Koperasi Indosurya, Hendy Surya yang sudah memakan waktu 1 tahun lebih dimana penyidikan yang telah rampung, tidak kunjung dilakukan pemberkasan.

“UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 110 ayat (1) yaitu ketika penyidikan telah rampung dengan adanya penetapan tersangka, maka penyidik wajib segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Nyatanya, Henry Surya dari April 2020, hingga sekarang Mei 2021 berkas perkara tidak pernah dilimpahkan ke Kejaksaan,” ulasnya.

Diungkapkan Alvin Lim, ketika ditanyakan kepada Dittipideksus Polri, jawab mereka klasik “sedang diproses”, kapan dilimpah “segera”. Tiap minggu ditanyakan selama 56 minggu jawabannya selalu sama. Oleh karena itu, naiknya berita mengundang keingintahuan masyarakat terhadap tanggapan Mabes Polri khususnya Dittipideksus Polri.

“Bukti pertanyaan melalui WhatsApp ditunjukkan beberapa wartawan yang mengkonfirmasi Mabes Polri diantaranya, Karopenmas, Kadiv Humas, Direktur Tipideksus, Kasubdit TPPU dan Kanit yang menangani perkara, semua diam seribu bahasa walau pesan sudah dibaca namun tidak ada satupun yang punya keberanian membalas pertanyaan wartawan,” ungkapnya.

Hanya, sambung Alvin Lim, Irjen Pol Argo Yuwono yang menjawab pesan singkat wartawan dari Bekasi dengan jawaban klasik, “nanti dicek dulu”. besoknya ditanyakan lagi, Argo hanya membaca pesan dan tidak menjawab. Beberapa kali dihubungi tidak pernah lagi menjawab mengenai kasus Koperasi Indosurya.

“Padahal selaku Kadiv Humas, Irjen Argo tahu bahwa wartawan wajib menanyakan agar pemberitaan berimbang. Kasus Indosurya, spesial sekali tidak ada satupun baik bagian Humas maupun jajaran Tipideksus berani menjawab atau transparansi soal kasus 15 Triliun. Sungguh miris,” sindirnya lagi.

Masih kata Alvin Lim, diamnya para petinggi Bareskrim dan Divisi Humas Mabes Polri menimbulkan tandatanya besar. Ada apa sebenarnya dibalik kasus Koperasi Indosurya? Sehingga pemilik Indosurya, Henry Surya yang mengambil dana masyarakat sekitar Rp15 Triliun mampu membuat bisu para Jenderal dan Perwira tinggi Mabes Polri.

“Apakah uang Rp15 Triliun itu menjadi penyebab tidak pernah limpahnya berkas perkara dari polisi ke Kejaksaan?. Lebih aneh lagi keterangan penyidik dan atasan penyidik Tipideksus, belum ada aset-aset yang disita dari tersangka, Henry Surya, padahal, Subdit yang menangani Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Henry Surya dijadikan tersangka atas dugaan pidana pencucian uang,” katanya.

Lalu bagaimana melakukan pencucian uang apabila tidak ada aset yang disita oleh penyidik Tipideksus dan kenapa satu tahun lebih Penyidikan Kasus Indosurya mandek? Apakah memang ada kendala atau memang by design dibuat untuk kepentingan oknum tertentu sehingga melanggar hukum acara srbagaimana diatur dalam Pasal 50 jo 110 ayat (1) KUHAP.

“Ini kayak dagelan saja proses penyidikan, diduga settingan untuk kepentingan oknum memanfaatkan status tersangka, Henry Surya. Ayo saya undang Kapolri atau Kabareskrim Polri untuk berdebat hukum dengan saya di acara Cerdas Hukum dan kita buka secara transparan ke masyarakat,” ucapnya.

“Jangan hanya teori dan janji manis, namun sekali-kali Kapolri sebagai prmimpin tertinggi Polri berikan contoh Transparansi dalam motto Polri Presisi yang anda dengungkan,” sambung Alvin menambahkan.

Jika memang benar dugaan saya dan para korban Koperasi Indosurya bahwa ada pelanggaran penyidikan dan adanya oknum di Dittipideksus, beranikah Kapolri Listyo Sigit sebagai pemimpin tertinggi Polri, mencopot oknum tersebut, layaknya Jaksa Agung dua minggu lalu mencopot oknum Kejaksaan bintang 2 yang diduga terlibat mafia kasus?.

“Jangan lagi ada main-main kasus dan menjadikan nyawa manusia sebagai transaksi. Kasihan para korban setahun lebih tidak ada kepastian hukum,” imbuh Alvin.

Alvin pun menghimbau, kepada Jenderal Mabes Polri, Ka Bareskrim Komjen, Agus Andrianto, Dirtipideksus, Brigjen Helmi Santika, Kadiv Humas, Irjen Argo tolong siapapun perwakilan Instansi Polri yang terhormat hubungi saya di 0811-833489, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA dan kita diskusi di Inews TV acara Cerdas hukum.

“Saya sudah ketemu dan bicara dari Direktur Tipideksus Brigjen Helmi Santika, Kasubdit Jamaludin, Kanit Suprihatiyanto dan penyidik Hartono, tidak ada satupun yang dapat menjelaskan secara yuridis penanganan proses kasus Koperasi Indosurya secara transparan kepada saya dan korban pelapor,” bebernya.

Mungkin saya yang tidak mengerti hukum ingin tahu dan dengar pendapat dan klarifikasi jenderal dan petinggi Mabes secara transparan di Televisi, demi masyarakat Indonesia, buktikan bahwa penanganan kasus Indosurya sudah sesuai Undang-Undang.

“Supaya jelas bahwa hukum bukan hanya milik golongan atas. Nanti saya siapkan 2 ahli pidana ternama, untuk tukar pikiran pula. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di 0818-0489-0999 untuk konsultasi gratis,” pungkasnya. (Mul)

BeritaEkspres Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *