Suara Lantang Kapitra, Bungkam Pernyataan Pigai Soal KKB

- Jurnalis

Minggu, 2 Mei 2021 - 16:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapitra Ampera

Kapitra Ampera

BERITA JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera, merespons mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang menyampaikan narasi berbahaya terkait Pemerintah melabelkan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Bahaya, itu. Pernyataan yang menstimulasi konflik, tidak pantas diucapkan mantan komisioner Komnas HAM,” kata Kapitra kepada Matafakta.com, Minggu (2/5/2021).

Kapitra menuding, Pigai mencoba membawa masalah ini kepada sektarian agama, padahal terorisme itu mulai dan lahirnya di Eropa.

“Itu tidak berkaitan dengan agama,” jelas Ketua DPD Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Riau ini.

Dia menilai, pernyataan Pigai bakal memunculkan konflik horizontal, lantaran mengaitkan pelabelan teroris untuk KKB dengan sentimen agama.

Dikatakan Kapitra, Pemerintah tidak sedikit pun menyinggung agama ketika melabelkan teroris terhadap KKB.

Label itu, lanjut Kapitra, diberikan melalui serangkaian analisis hasil aksi-aksi yang dilakukan KKB di Bumi Cenderawasih.

“Seperti membunuh masyarakat sipil, membakar pesawat, membakar sekolah-sekolah dan memperkosa anak perempuan di Papua, aksi-aksi keji serta teror lainnya,” ungkap Kapitra.

Baca Juga :  Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Sebelumnya, Natalius Pigai menganggap keputusan Pemerintah itu kemenangan bagi kelompok teroris dari Taliban dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

“Setelah Pemerintah giring konflik di Papua dengan rasisme atau Papua phobia, sekarang Pemerintah justru membuka konflik Kristen dan Islam di Papua. Tanda-tanda Indonesia bubar,” tungkas Pigai yang mendulang kontroversial. (Indra)

Berita Terkait

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno
Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China
Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial
Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas
Jaksa Agung Tutup Rakernas Kejaksaan RI
Soal Saldo e-Money, KOPAJA Minta APH Audit TransJakarta
Sidang Korupsi DJKA Muncul Galangan Dana Dukungan Pilpres 2019   
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 18:30 WIB

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno

Sabtu, 18 Januari 2025 - 17:52 WIB

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:39 WIB

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:39 WIB

Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:27 WIB

Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas

Berita Terbaru

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

Berita Utama

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Sabtu, 18 Jan 2025 - 17:52 WIB

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman

Megapolitan

Tilang Elektronik Bakal Dikirim ke WhatsApp, Begini Penjelasannya

Jumat, 17 Jan 2025 - 20:54 WIB

LQ Indonesia Law Firm

Berita Utama

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Jumat, 17 Jan 2025 - 19:39 WIB