BERITA BEKASI – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bekasi, Abi Hurairah, menyatakan dirinya tidak berurusan dengan urusan politik, melainkan melaksanakn tugas dan tanggungjawab menyusul batalnya pelaksanaan Rapat Silahturahmi dan Konsolidasi DPD Golkar Kota Bekasi di Hotel Aston Imperial, Jumat (30/4/2021) kemarin.
“Kalau acara lagi berlangsung dibubarkan mungkin sadis, tapi ini acara belum berlangsung. Pukul 11.00 WIB sebelum Jumat saya tanyakan ke pihak Aston sudah minta surat rekomendasi belum ke Ketua Satgas Covid-19, ternyata belum,” kata Abi kepada Matafakta.com, Sabtu (1/5/2021).
Hal itupun, sambung Abi, dia sarankan ke pihak Manajemen Hotel Aston Imperial untuk meminta surat rekomendasi dari Ketua Satgas Covid-19 dalam rangka mengefektifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dalam upaya pengendalian Covid-19 di Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PPKM berbasis Mikro di Kota Bekasi diperpanjang 20 April 2021 sampai 3 Mei 2021. Jadi ngak ada istilah pihak ketiga, Walikota Bekasi yang menggagalkan acara tersebut, tapi berdasarkan Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor: 443.1/514/SET.COVID-19 pada 19 April 2021,” jelasnya.
Selain itu, PPKM Mikro yang diberlakukan Kota Bekasi menyusul juga diperpanjangnga PPKM Mikro pada Sektor Jasa Usaha Kepariwisataan, Hiburan dan Perdagangan di Kota Bekasi dengan Surat Edaran Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor: 556/513/SET.Covid-19.
“Surat edaran tersebut berlaku terhitung sejak 20 April 2021 sampai 03 Mei 2021 dan ditujukan untuk para pimpinan pelaku usaha jasa kepariwisataan dan hiburan, hotel pelaku usaha pusat perbalanjaan toko swalayan dan perdagangan, pengelola pasar tradisional, pengelola pasar swasta serta pedagang kaki lima se-Kota Bekasi,” imbuhnya.
Kalau sekarang, lanjut Abi, Walikota Bekasi tertuding atas gagalnya acara Rapat Silaturahmi dan Konsolidasi Plt. DPD Golkar Kota Bekasi yang kini dipegang, Aria Giri Naya. Tapi, sebaliknya, kalau nanti menjadi masalah maka, Walikota Bekasi yang bersalah, karena membiarkan. Terutama yang paling bersalah adalah Satpol PP Kota Bekasi.
“Jadi ini, tidak ada urusannya dengan politik murni menjalankan aturan yang sudah disepakati bersama rangka mengefektifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dalam upaya pengendalian Covid-19 di Kota Bekasi,” pungkasnya. (Indra)
