PD: Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

- Jurnalis

Sabtu, 3 April 2021 - 16:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – DPP Partai Demokrat (PD) akhirnya memberikan respon atas adanya permintaan pelaku KLB Ilegal Sibolangit ataupun relawan Jokowi agar DPP Partai Demokrat meminta maaf kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka, mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal.

Pertama, sambung Herzaky, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral serta kepatutan,” kata Herzaky Mahendra Putra kepada Matafakta.com, Sabtu (3/4/2021).

Kedua, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sebab, sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat.

Baca Juga :  Ketua JNW Apresiasi Pidato Pertama Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto

“Tapi, masih saja gerombolan Moeldoko memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka yang harusnya waktu mereka untuk memberikan pelayanan kepada rakyat,” sindirnya.

Kalau kepada Presiden, sudah jelas, KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu Presiden, bukan sibuk dengan ambisi pribadinya. Jika masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?.

“Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” terangnya.

Baca Juga :  Kinerja AHY Selama Jabat Menteri Agraria & Kepala BPN Dinilai Nol Besar

Kemudian, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Karena menurutnya, bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Bahkan gerombolan Moeldoko mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY.

“Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat. Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Perlu kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” tegasnya.

Pihaknya mempesilahkan mengecek dijejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun dirinya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini.

“Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo, bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)

Berita Terkait

Warning Penyidik Kepada Pihak yang Pernah Kerjasama Dengan Zarof Ricar
Tiga Hakim Agung “Tersengat” Perkara Gregorius Ronald Tannur?
Soal Kasus Suap, Kejagung Berencana Periksa Tiga Hakim Agung
Dugaan Dewas KPK “Lindungi” Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
Badai KKN Menerpa Mahkamah Agung
Kongkalingkong Perkara Tim Saber Pungli Kejagung Amankan Duit Rp1 Triliun
Kisah Majelis Hakim PN Surabaya “Nyambi” Kuasa Hukum Kena OTT
Kinerja AHY Selama Jabat Menteri Agraria & Kepala BPN Dinilai Nol Besar
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 09:56 WIB

Warning Penyidik Kepada Pihak yang Pernah Kerjasama Dengan Zarof Ricar

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 01:07 WIB

Tiga Hakim Agung “Tersengat” Perkara Gregorius Ronald Tannur?

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 00:12 WIB

Soal Kasus Suap, Kejagung Berencana Periksa Tiga Hakim Agung

Jumat, 25 Oktober 2024 - 23:56 WIB

Dugaan Dewas KPK “Lindungi” Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK

Jumat, 25 Oktober 2024 - 20:39 WIB

Badai KKN Menerpa Mahkamah Agung

Berita Terbaru

Foto: Zerof Ricar (ZR)

Berita Utama

Tiga Hakim Agung “Tersengat” Perkara Gregorius Ronald Tannur?

Sabtu, 26 Okt 2024 - 01:07 WIB

Konferensi Pers Kejagung Kasus Tiga Hakim Agung

Berita Utama

Soal Kasus Suap, Kejagung Berencana Periksa Tiga Hakim Agung

Sabtu, 26 Okt 2024 - 00:12 WIB