BEKASI BEKASI – Pemerintahan Desa (Pemdes) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar audensi dengan pihak pengelola Wisata Air Dwi Sari Waterpark dengan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menindaklanjuti surat permohonan audensi dan klarifikasi yang diajukan Dwi Sari Waterpark ke Pemerintah Desa (Pemdes) Cipayung.
Audensi yang digelar menyusul adanya sejumlah warga yang mengumpulkan tandatangan menolak rencana pembangunan pengendali banjir yang sumber dari dana Pemerintah Pusat Tahun 2021 yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat dalam mendapatkan hak pembangunan dari Pemerintah.
“Hasil pertemuan audensi hari ini saya mencoba untuk menjelaskan supaya dimata masyarakat atau rekan-rekan saya sebagai pelaku usaha tidak ada masalah,” terang Manoga Pasaribu pemilik Wisata Air Dwi Sari Waterpark kepada Matafakta.com, Rabu (31/3/2021).
Dikatakan Manonga, sebagai pelaku usaha dirinya tidak akan mencampuri apa yang menjadi urusan Pemerintah. Dia mengaku, akan selalu terbuka terkait apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sehingga kedepan kegiatan yang ada di wilayah Desa Cipayung bisa berjalan dengan baik dan benar.
“Iya saya juga kan punya bukti. Jadi harus jelas warga yang menolak pembangunan pengendali banjir Sungai Cibeet di Wisata Air Dwi Sari Waterpark itu warga yang mana. Untuk langkah kedepannya kita akan menunggu apa yang menjadi ketentuan dari Pemerintah,” jelasnya.
Diapun menegaskan, mampu secara mandiri untuk membangun rencana pengendali banjir Sungai Cibeet tanpa memberatkan atau memanfaatkan anggaran dari Pemerintah demi untuk menyelamatkan lahan dan asset objek Wisata Air Dwi Sari Waterpark.
“Jadi sekali lagi, warga yang mana yang melakukan penolakan terkait rencana pembangunan pengendalian banjir. Kalaupun harus secara mandiri kami mampu tanpa harus bantuan dari anggaran Pemerintah,” ulasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Desa (Kades) Cipayung, Ajan akan mengirimkan surat audensi ke pihak perusahaan pemenang tender, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dan instansi terkait, guna mengetahui titik lokasi kegiatan dan menyampaikan aspirasi warga mengenai pemerataan pembangunan diwilayah Desanya.
“Langkah berikutnya kami akan mengajukan surat permohonan audensi ke perusahaan pemenang tender dan instansi terkait kegiatan tersebut. Audensi itu, untuk memperoleh informasi yang lebih luas terkait rencana pembangunan diatas serta dalam upaya Pemdes Cipayung membantu sosialisasi kegiatan dimaksud ke masyarakat disekitar Cibeet,” tandas Ajan.
Untuk diketahui karena luapan air Sungai Cibeet saat banjir di pertengahan bulan Ferbruari 2021 lalu telah mengakibatkan terputusnya akses transportasi darat baik jalur kereta api dan jalan negara Bekasi-Karawang dan rusaknya area persawahan dan longsornya tanah warga dibeberapa titik lokasi di sempadan Sungai tersebut.
Penyebab luapan Sungai Cibeet yang melanda wilayah Desa Cipayung diketahui karena adanya kelokan tajam dan sempadan Sungai yang rendah diantaranya di Kampung Ciranggon RT01/RW01, RT02/RW01, RT03/RW01 dan Kampung Rancaiga RT02/RW04. Dari keempat titik lokasi tersebut perlu penanganan banjir dan tanah longsor. (Mul)
