BERITA JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bergerak mengawasi proyek toilet sekolah senilai Rp96,8 miliar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Untuk itu, KPK menjalin koordinasi dengan Inspektorat Daerah yang bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“KPK minta Inspektorat melakukan langkah pencegahan dan pendampingan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai serah terima pekerjaan,” kata Pelaksana Tugas Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada Matafakta.com, Kamis (24/12/2020) kemarin.
Termasuk, sambung Ipi Maryati, agar dilakukan review harga perkiraan sendiri atau HPS. Sebagai APIP, Inspektorat merupakan aparat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas fungsi instansinya.
“Dalam hal ini memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan secara wajar, transparan dan akuntabel,” paparnya.
Selain itu, lanjut Ipi, salah satu dari delapan intervensi perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah adalah penguatan APIP.
“Karenanya, KPK juga mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas APIP dalam melakukan tugasnya yaitu, melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi atas kegiatan atau proyek Pemda,” jelasnya.
Dengan demikian, KPK meminta kepada Inspektorat untuk melakukan review HPS dan melaporkan ke KPK, apakah terdapat anggaran yang tidak wajar atau tidak.
“Oleh karena itu, KPK minta kepada Inspektorat untuk melakukan review harga perkiraan sendiri atau HPS,” ulasnya.
Sebelumnya, pengadaan proyek toilet yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi sempat menjadi viral di media sosial karena nilai anggaran yang dianggap tidak wajar.
Dalam proyek tersebut, akan dibangun 488 toilet untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi yang butuh anggaran sebesar Rp96,8 miliar.
Artinya, harga satu proyek toilet tersebut sekitar Rp198.550.000. Apalagi, proyek ini disebut dilakukan oleh vendor atau kontraktor dengan cara penunjukan tanpa melalui proses lelang. (Steve/Mul)
