Dr. M. Kapitra Ampera: Sekelumit Polemik di Tanah Papua

- Jurnalis

Senin, 5 Oktober 2020 - 11:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dr. M. Kapitra Ampera, SH, MH

Dr. M. Kapitra Ampera, SH, MH

BERITA JAKARTA – Konflik bersenjata yang dilakukan sekelompok orang ditanah Papua belum mereda. Meskipun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), telah memberi perhatian yang lebih besar dari pada Pemerintah sebelumnya. Hal tersebut, diungkapkan politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Dr. M. Kapitra Ampera, SH, MH.

“Pemerintah Jokowi, sudah memberikan otonomi khusus dan pemberian dana khusus yang dikeluarkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua, namun konflik bersenjata atau separatis tak kunjung juga mereda,” kata Kapitra ketika berbincang dengan Matafakta.com,  Senin (5/10/2020).

Seperti diketahui, telah terjadi peristiwa penembakan yang mengakibatkan dua orang prajurit TNI, seorang sipil dan seorang Pendeta bernama Yeremia Zanambani tewas di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua belum lama ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menuduh Pendeta Yeremia tewas ditembak anggota TNI. Namun hal itu, dibantah TNI melalui Kapen Kogabwihan III, Kol. Czi IGN Suriastawa yang menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah KKB untuk mencari momen menarik perhatian dunia di Sidang Majelis Umum PBB.

Baca Juga :  Kecewa Vonis Helena Lim, Kejagung Ajukan Banding Kasus Timah

Menurut Kapitra, realitasnya penembakan tersebut dilakukan KKSB yang kemudian diputarbalikkan dengan menuduh TNI sebagai pelaku. TNI memang tidak memiliki keuntungan strategis atau taktis untuk menembak Pendeta yang dikenal sangat cinta ketenangan dan keamanan di kawasannya tersebut.

“Peristiwa tersebut, tentu berpotensi dieksploitasi agar menjadi isu nasional dan internasional, oleh karena dentuman aksi KKB telah ditenggelamkan oleh pemberitaan – pemberitaan Pandemi Covid-19,” jelas Kapitra.

Diungkap Kapitra, pada Sidang Majelis Umum PBB yang lalu, PM Vanuatu dalam pidatonya ikut menyorot HAM di Papus tersebut yang kemudian langsung dibantah oleh diplomat Indonesia, karena tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Faktanya selain menyebabkan tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani, sebelumnya seorang warga sipil meninggal dunia setelah diserang dengan cara dibacok senjata tajam oleh KKB di Kabupaten yang sama, serta dua anggota TNI juga gugur ditembak KKB. Penembakan kedua anggota TNI ini, dibenarkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Pendeta Yeremia dikenal sebagai Ketua Klasis Hitadipa Intan Jaya yang merupakan penginjil yang setia dan berintegritas serta penerjemah Alkitab ke bahasa Moni, bahasa penduduk asli di Paniai Papua,” ungkap Kapitra.

Baca Juga :  AKHERA: Kesaksian Eks Penyidik KPK Meyakini Polda Metro Jaya

Masih kata Kapitra, Pendeta Yeremia selama ini membantu Pemerintah dalam menjaga kondusifitas dan memberi kedamaian kepada masyarakat Intan Jaya. Dapat dipahami, apa urgensinya TNI-Polri membunuh Pendeta Yeremia? Tewasnya tokoh lokal ini justru menyebabkan TNI-Polri kehilangan tokoh lokal yang ikut menjaga keamanan dan ketentraman di tanah Papua.

Ataukah memang tambah Kapitra, peristiwa ini, merupakan upaya propaganda KKB agar mendapatkan perhatian dunia internasional dengan memanipulasi isu pelanggaran HAM? Untuk mencari kebenarannya, Pemerintah saat ini telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani tersebut. Tindakan kekerasan ini mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah.

“Diharapkan TPGF dapat melaksanakan tugasnya secara tuntas dan transparan, memenuhi komitmen Presiden Jokowi, untuk memberikan keadilan bagi para korban insiden di kawasan Intan Jaya tersebut,” pungkas. (Indra)

Berita Terkait

Mata Hukum Ingatkan PT. Timah Gugat Para Terdakwa
KOMPI Indonesia Bakal Gelar Aksi Besar-Besaran Soal Pagar Laut Ilegal
Ali Hanafia Lijaya Disebut Dalam Polemik Pemagaran Laut 30 KM
IMI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek di Kementerian Perhubungan
Presiden Optimalkan Peran Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit
Tim Intelijen Kejati Jakarta Tangkap Terpidana Penipuan
AKHERA: Kesaksian Eks Penyidik KPK Meyakini Polda Metro Jaya
Meski Kecipratan Suap Ketua PN Surabaya Tak Jadi Tersangka
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 Januari 2025 - 22:00 WIB

Mata Hukum Ingatkan PT. Timah Gugat Para Terdakwa

Sabtu, 11 Januari 2025 - 16:22 WIB

KOMPI Indonesia Bakal Gelar Aksi Besar-Besaran Soal Pagar Laut Ilegal

Sabtu, 11 Januari 2025 - 14:24 WIB

Ali Hanafia Lijaya Disebut Dalam Polemik Pemagaran Laut 30 KM

Sabtu, 11 Januari 2025 - 11:15 WIB

IMI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek di Kementerian Perhubungan

Sabtu, 11 Januari 2025 - 10:41 WIB

Presiden Optimalkan Peran Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit

Berita Terbaru

Kasatpol PP Kabupaten Bekasi: Surya Wijaya

Seputar Bekasi

FKMPB Pertanyakan Kinerja Kasatpol PP Kabupaten Bekasi

Senin, 13 Jan 2025 - 00:44 WIB

Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi Jawa Barat

Seputar Bekasi

FKMPB: Pj Bupati Bekasi Kalah Sakti Dengan Kadis DPMD

Senin, 13 Jan 2025 - 00:40 WIB

Foto: Sekjen Mata Hukum, Mukshin Nasir

Berita Utama

Mata Hukum Ingatkan PT. Timah Gugat Para Terdakwa

Sabtu, 11 Jan 2025 - 22:00 WIB

Foto: Berbie Komalasari, Tommy Uno dan Dhea Bacan

Entertainment

Pengusaha Tommy Uno Terima Lukisan Belanda Dari Ketua Umum PJSI

Sabtu, 11 Jan 2025 - 21:44 WIB

Panglima TNI Tinjau dan Uji Senjata Produk PT. Pindad

Berita TNI

Panglima TNI Tinjau dan Uji Senjata Produk PT. Pindad

Sabtu, 11 Jan 2025 - 18:54 WIB