BERITA JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali memperketat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyusul terjadinya peningkatan jumlah kasus virus Corona atau Covid-19 dan dampak kematiannya di Ibu Kota.
Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Hasnaeni mendukung penuh langkah dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
“Saya cukup apresiasi dengan keputusan Pak Gubernur. Sebab apa yang dilakukan itu sangat baik. Kalau tidak dilakukan PSBB total akan meningkatkan angka Covid-19 ini,” kata Hasnaeni, Selasa (15/9/2020) kemarin.
Menurut Hasnaeni, PSBB total diperlukan, guna menekan angka kasus positif dan risiko kematian akibat wabah virus Corona. Nyawa, kata dia wajib diutamakan dibanding apapun.
“Saya kira nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Sementara uang itu bisa dicari. Jadi, kita dukung penuh kebijakan itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ‘wanita emas’, sapaan populer Hasnaeni ini mengatakan, turut mendukung kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies.
Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu cara meminimalisir penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19 yang kini tengah melanda belahan dunia, bukan hanya di Indonesia.
“Orang boleh berkantor di rumah. Jadi inilah masukan buat Pemerintah Pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi ini Force Majeur,” tuturnya.
Seiring dengan itu, Hasnaeni pun berharap agar Pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH yakni, dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor.
Mengingat, lanjut Hasnaeni, saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, seharusnya biaya sewa kantor atau gedung menjadi lebih murah. Karena otomatis kantor tak digunakan selama WFH.
“Lalu orang yang menyewa kantor gedung itu, kalau bisa orang hanya bayar 20 persen saja. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat, atau bagaimana solusinya?,” jelasnya.
Karena ini, tambah Hasnaeni, teramat dirasakan para pengusaha, termasuk saya. Kita tidak berkantor tapi disuruh bayar full.
“Kita sebenarnya maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain, karena itu kita ditekan. Jadi ini simalakama,” pungkas Hasnaeni. (Yon)
