IPW: Dewas KPK Perlu Waspadai Kelompok Ingin Singkirkan Firli

- Jurnalis

Rabu, 26 Agustus 2020 - 10:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Presidium IPW: Neta S Pane

Ketua Presidium IPW: Neta S Pane

BERITA JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) perlu mewaspadai kelompok Taliban and The Gang dalam kasus Helikopter Firli. Hal tersebut, dikatakan Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane.

“Kalau kita lihat, kelompok Taliban and The Gang selalu berusaha mempolitisasi kasus tersebut dalam rangka menjadikan KPK sebagai alat politik dan mengkriminalisasi lawan – lawan politiknya, dengan politik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi,” kata Neta kepada Matafakta.com, Rabu (26/8/2020).

Tampilnya Firli sebagai Ketua KPK membuat kelompok Taliban and The Geng merasa gerah karena pengaruh dan kepentingannya terganggu. Sehingga semua yang dilakukan Firli selalu dianggap salah dan mereka merasa benar sendiri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Target kelompok Taliban and The Geng adalah berusaha menyingkirkan Firli dari KPK secepat mungkin agar kekuasaan mereka di lembaga anti rasuha itu pulih kembali,” sindirnya.

Untuk itu, sambung Neta, IPW berharap Dewas KPK bersikap Promoter yakni, Profesional, Modern dan Terpercaya, dalam menangani kasus Helikopter Firli. Ada dua poin yang perlu dilakukan Dewas KPK dalam menangani kasus Helikopter Firli itu.

Baca Juga :  Kepala Kantor ATR BPN Kotamobagu Sembunyikan Gambar Ukur dan Peta Dasar

Pertama, jangan dengarkan suara suara kelompok Taliban and The Geng, terutama mantan pimpinan KPK yang “sudah digotong keluar lapangan”. Sebab saat menjabat mereka juga banyak masalah. Bahkan masalah hukumnya masih mengambang hingga kini.

Kedua, Dewas KPK perlu memanggil perusahaan penyewa helikopter tersebut untuk didengar penjelasannya. Sebab informasi yang didapat IPW, helikopter itu adalah “angkot terbang” alias air taksi, dengan trayek Palembang-Bengkulu.

Siapa pun, lanjut Neta, bisa menyewanya, misalnya dari Palembang ke Kayu Agung, lalu penyewa lain minta diantar ke Batu Raja dan penumpang lain minta di antar ke Bengkulu. Dan biaya penerbangan perjam Rp30 juta.

“Artinya, dengan dipanggilnya perusahaan penyewa helikopter itu Dewas KPK akan mendapat penjelasan yang riil dan bukan isu atau manuver politik,” jelasnya.

Baca Juga :  Kajari Pulau Taliabu Malut Nurwinardi Bertekad Basmi Korupsi

Dewas KPK perlu mengabaikan opini yang dibangun kelompok Taliban and The Geng bahwa naik helikopter adalah sebuah kemewahan. Sebab apa yang dilakukan Firli sebagai Ketua KPK bukanlah sebuah kemewahan, melainkan karena faktor efisiensi waktu dan faktor keamanan. Jika Firli menggunakan jalan darat selama empat jam tentu tidak efektif waktu.

Selain itu, tambah Neta, keamanan dirinya sebagai Ketua KPK juga berpotensi bermasalah. Jika Dewas KPK berpola pikir Promoter tentu tidak ada yang salah dan tidak ada masalah Firli menggunakan helikopter untuk pulang ke kampung halamannya dan berziarah ke makam orang tuanya. Apalagi biayanya dia tanggung sendiri dan Firli tidak setiap bulan pulang kampung dengan menggunakan helikopter.

“Sebab itu, Dewas KPK dan masyarakat luas tidak perlu mendengarkan ocehan kelompok Taliban and The Geng yang selalu mencari cari kesalahan Firli dan selalu memojokkan ketua lembaga anti rasuha tersebut,” pungkas Neta. (Usan)

Berita Terkait

Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden
Banding KPK Diterima, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Diadili
Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang
Jauh Dari Target 80 Senator, Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI LaNyalla Dinilai Gagal
Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah
Kajari Pulau Taliabu Malut Nurwinardi Bertekad Basmi Korupsi
Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi
38 Orang Tewas, 9 Terdakwa Kasus Depo Pertamina Dituntut 4 Bulan Penjara
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:44 WIB

Menangkan Pemilihan Bupati Bekasi 2024, Gerindra, PKB dan Demokrat Bentuk Koalisi

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:54 WIB

Material Belum Dibayar PT. MSA, 10 Subkon Pasar Jatiasih Datangi Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

Gedung KPK

Berita Utama

Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang

Senin, 24 Jun 2024 - 13:53 WIB