BERITA JAKARTA – Penangkapan Joko Tjandra tidak ada kaitannya dengan bursa Kapolri. Apalagi penangkapan buronan kakap itu yang melakukan adalah pihak Kepolisian Diraja Malaysia yang kemudian diserahkan kepada Polri. Hal tersebut, diungkapkan Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane.
“IPW apresiasi kepada Kepolisian Diraja Malaysia yang sudah mau mendengar aspirasi rakyat Indonesia dan membantu penangkapan Joko Tjandra serta menyerahkan buronan kelas kakap itu kepada Polri,” ujar Neta kepada Matafakta.com, Minggu (2/8/2020).
Menurut Neta, kerjasama yang ditunjukkan pihak Malaysia dengan Indonesia patut dicontoh Polri ke depan, khususnya NCB Interpol Polri dalam melakukan lobi ke negara – negara lain yang terdapat buronan koruptor bersembunyi disana, mengingat masih ada 38 buronan NCB Interpol Polri di luar negeri.
“Artinya, kerjasama internasional pasca tertangkap Joko Tjandra perlu dilanjutkan, sehingga Polri bisa segera menangkap buronan lainnya, seperti bos Gajah Tunggal Syamsul Nursalim dan Itji Nursalim yang saat ini diduga bersembunyi di Shanghai Cina,” katanya.
IPW melihat, kasus Joko Tjandra maupun penangkapan buronan kakap itu tidak ada kaitannya dengan bursa calon Kapolri, apalagi pergantian Kapolri masih lama. Sebab, Presiden tentunya punya kriteria sendiri tentang calon Kapolri yang akan diangkatnya di masa depan.
“Bagaimana pun, calon Kapolri yang akan diangkat Presiden tentu melihat situasi aktual politik saat itu dan proyeksi situasi ke depan yang semuanya sangat tergantung pada insting politik Presiden maupun hak prerogatif Presiden,” jelasnya.
Namun, dalam kondisi panas kasus Joko Tjandra ditambah tertangkapnya buronan kakap itu, ada saja pihak pihak yang mengkaitkannya dengan bursa calon Kapolri. Padahal hal itu, tidak ada kaitannya dan situasinya “jauh panggang dari api”.
Apalagi, sambung Neta, IPW mendapat informasi bahwa calon Kapolri ke depan yang akan dipilih Presiden dari kalangan bintang dua dan proses suksesinya satu paket dengan calon Wakapolri. Memang informasi yang diperoleh IPW ini kembali kepada situasi aktual dan menjadi hak prerogatif Presiden.
Sebab itu, masyarakat maupun pihak – pihak tertentu jangan berspekulasi dan mengkaitkaitkan kasus Joko Tjandra dengan suksesi Kapolri, karena tidak ada kaitannya.
Sebaiknya, tambah Neta, semua pihak bersabar menunggu momentum yang akan terjadi yang sepertinya akan dimulai Presiden dengan reshuffle Kabinet, pergantian panglima TNI dan suksesi Kapolri.
“Semua ini dinilai IPW akan dilakukan Presiden pasca new normal agar pemerintahan ke depan semakin efektif dan stabilitas keamanan kondusif,” pungkasnya. (Usan)
