BERITA BEKASI – Satu tahun sudah Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja memimpin roda pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, semenjak dilantik Gubernur Jawa Barat pada 12 Juni 2019 lalu, mendapat perhatian dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Pelita Bangsa.
“Selama kepemimpinan Bupati, Eka Kabupaten Bekasi, mengalami kemunduran dalam sektor pembangunan sosial, politik dan Budaya. Hal itu, bisa dilihat dari kesenjangan sosial ditengah masyarakat,” tegas Ketua BPM Pelita Bangsa, Arif Ramadhan dalam rilisnya, Jumat (12/6/2020).
Indikator lain sambung Arif, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017 bahwa angka kemiskinan mencapai 434,11 Kepala Keluarga (KK). Lalu pada tahun 2019, data Kementerian Sosial (Kemesos) melalui KPM-nya sebesar 102,589 (KK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini merupakan bukti bahwasanya Bupati Bekasi gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Sejak Eka dilantik. sama sekali tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada hal yang baru dalam kepemimpinan Eka, malah terdegradasi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Arif, selama kepemimpinan Eka Supri Atmaja prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemerintahan Kabupaten Bekasi sangat minim. Hal tersebut, dibuktikan dengan tidak selalu updatenya website resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Padahal, diera reformasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diwajibkan dijalankan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” jelas Arif.
Kesemuaan itu, tambah Arif, berbanding terbalik dengan jorgon Bekasi Baru dan Bekasi Bersih. Sebab untuk meminimalisir tindak Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) harusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, membuka diri soal Informasi kepada masyarakat.
“Bagaimana pembangunan di Kabupaten Bekasi akan berjalan jika tidak ada keterbukaan bagi masyarakat Bekasi. Ini, berbanding terbalik dengan jorgon Bekasi Baru dan Bekasi Bersih,” pungkasnya. (Mul/Hasrul)
BeritaEkspres Group
