Pemda Belum Respon Covid-19, Presiden: Kita Punya Catatannya

- Jurnalis

Selasa, 14 April 2020 - 13:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Ir. H. Joko Widodo

Presiden Ir. H. Joko Widodo

BERITA JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantongi pemerintah daerah mana saja yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggarannya untuk penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19 dan dampaknya terhadap sosial dan ekonomi.

Jokowi mencatat ada 103 pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak virus Corona terhadap ekonomi.

“Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Corona. Artinya ada diantara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” tuturnya saat membuka Rapat Sidang Paripurna, Selasa (14/4/2020).

Jokowi pun geram masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD-nya untuk penanganan wabah Corona. Dia pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.

“Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur,” tuturnya.

Jokowi memang sudah beberapa kali mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refokusing anggarannya baik dalam APBD maupun APBN. Semua anggaran harus difokuskan pada penanganan Corona.

Baca Juga :  Alvin Lim Minta Kapolri Usut Dugaan Modus Novie Jual Bayi ODGJ

“Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas,” tuturnya.

Jokowi kembali menekankan, seluruh anggaran tersebut harus digunakan untuk tiga prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha.

“Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokuskan semuanya, fokuskan kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19. Baik di bidang kesehatan maupun penanganan sosial ekonominya,” pungkasnya. (Usan)

Berita Terkait

PT. ABS Bisnis “Toserba” Dibalik Proyek Alat Intelijen Kejagung
Soal Proyek Pengadaan, Kejagung Seperti Mendistorsi Penegakan Hukum
Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum Novi, Alvin Lim Tegaskan Tak Gentar
Kejagung Bungkam Soal Kantor Pemenang Lelang Ratusan Miliar Numpang
Polri Dukung LQ Indonesia Law Firm Lawan Ujaran Kebencian di Medsos
Sambut Hari Disabilitas Internasional, Kejari Blitar Tebar Makanan Bergizi
Pemenang Tender Setengah Triliun Berkamuflase di Perusahaan Asuransi
Praktisi Hukum Dorong Jaksa Agung Usut Dugaan Korupsi Alat Intelijen di Kejagung
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Desember 2024 - 06:29 WIB

PT. ABS Bisnis “Toserba” Dibalik Proyek Alat Intelijen Kejagung

Senin, 9 Desember 2024 - 06:24 WIB

Soal Proyek Pengadaan, Kejagung Seperti Mendistorsi Penegakan Hukum

Jumat, 6 Desember 2024 - 22:45 WIB

Kejagung Bungkam Soal Kantor Pemenang Lelang Ratusan Miliar Numpang

Jumat, 6 Desember 2024 - 00:02 WIB

Polri Dukung LQ Indonesia Law Firm Lawan Ujaran Kebencian di Medsos

Kamis, 5 Desember 2024 - 23:43 WIB

Sambut Hari Disabilitas Internasional, Kejari Blitar Tebar Makanan Bergizi

Berita Terbaru

Foto: SDN Sumberjaya 04, Tambun Selatan

Seputar Bekasi

FKMPB Menduga Proyek Pagar SDN Sumberjaya 04 Tak Sesuai RAB

Senin, 9 Des 2024 - 06:09 WIB

Ilustrasi Pilkada

Seputar Bekasi

Partisipasi Pemilih Menurun, JNW: Anggaran KPU di Bekasi Perlu Audit

Minggu, 8 Des 2024 - 23:21 WIB