Wakspsek SMP Negeri 5 Subang Akui Pungutan UNBK

- Jurnalis

Jumat, 24 Januari 2020 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SUBANG – Wakil Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 5 Subang, Jawa Barat, Imam, membenarkan adanya pungutan biaya sebesar Rp700 ribu untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“UNBK itu tidak Rp700 ribu. Jadi ada sisaan, karena ada kegiatan akhir tahun. Anak-anak kita buat nyaman sampai nanti pendaftaran ke SLTA. Jadi, untuk UNBK Rp300 ribu, sewa komputer Rp100 ribu yang Rp200 ribunya, untuk pengadaan latihan ujian,” kata Imam merinci kepada Matafakta.com, Jumat (24/1/2020).

Sebelumnya kata Imam, pihak guru sempat menanyakan kepada para orang tua siswa, karena khwatir ada peraturan baru jika nanti melanjutkan ke SLTA diharuskan UNBK.

“Disini, kita punya komputer hanya 40 unit, ketika rapat dengan para orang tua, kita tawarkan UNBK. Sebetulnya, mengadakan UNBK bagi guru tidak ada nilai tambah, malah nambah kerajaan, hanya kita khwatir nanti ditegur pada saat masuk ke SLTA, karena ada aturan baru,” ujarnya.

Jadi lanjut Imam, beginilah keadaannya. Kalau diakumulasikan 160 Kelas 9 yang dihitung lunas hanya 130, karena kemampuan membayarnya. Dari pengalaman maksimal disini hanya 70 persen yang bayar lunas, tapi tetap mengikuti UNBK.

“Di Kota Subang, satu-satunya sekolah yang tidak mengikuti UNBK hanya kita (SMPN 5 Subang), kita malu sebenarnya tidak seharusnya merepotkan para orang tua siswa,” ungkapnya.

Imam mengaku, sempat ada orang tua yang mendatanginya sambil mengeluarkan air mata, karena tidak bisa membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

“Tadi pagi, saya kedatangan orang tua sambil menangis, karena tidak bisa membeli LKS. Saya ngak banyak tanya, saya suruh anaknya bawa kesini langsung dikasih, saya hanya nitip harus rajin sekolahnya,” kata Imam.

Jadi tambah Imam, jangan dibayangkan semua para orang tua itu akan membayar karena ada juga yang tidak mau membayar. Paling yang bayar itu hanya 30 persen yang mau memahami dan mengerti keadaan kita.

“Tidak semua para orang tua itu mau bayar Paling, 70 persen. Sementara yang 30 persennya tetap mengikuti. Di kita, SMPN 5 Subang ngak pernah ada yang membayar sampai 100 persen,” pungkasnya. (Bachri).

 

Biro Subang

Berita Terkait

Stok Aman, Polda Metro Jaya Cek Beras di Pasar-Supermarket Tangerang Kota
POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF
Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat
Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat
KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP
Terlibat Judol, Inspektorat Panggil Ratusan ASN Kota Sukabumi
Menhut Raja Antoni: Tren Hotspot Karhutla Menurun, Tapi Belum Aman

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 13:36 WIB

POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Minggu, 13 September 2026 - 13:18 WIB

Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF

Jumat, 4 September 2026 - 11:24 WIB

Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat

Jumat, 4 September 2026 - 09:59 WIB

Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

Rabu, 2 September 2026 - 12:28 WIB

KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP

Berita Terbaru

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB

Photo: Gedung KPK

Berita Utama

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Selasa, 15 Sep 2026 - 18:41 WIB

Photo: Atlit Bowling Kabupaten Sukabumi

Olahraga

Cabor Bowling Kabupaten Sukabumi Targetkan Raih Medali Emas

Selasa, 15 Sep 2026 - 09:47 WIB