Wakspsek SMP Negeri 5 Subang Akui Pungutan UNBK

- Jurnalis

Jumat, 24 Januari 2020 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SUBANG – Wakil Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 5 Subang, Jawa Barat, Imam, membenarkan adanya pungutan biaya sebesar Rp700 ribu untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“UNBK itu tidak Rp700 ribu. Jadi ada sisaan, karena ada kegiatan akhir tahun. Anak-anak kita buat nyaman sampai nanti pendaftaran ke SLTA. Jadi, untuk UNBK Rp300 ribu, sewa komputer Rp100 ribu yang Rp200 ribunya, untuk pengadaan latihan ujian,” kata Imam merinci kepada Matafakta.com, Jumat (24/1/2020).

Sebelumnya kata Imam, pihak guru sempat menanyakan kepada para orang tua siswa, karena khwatir ada peraturan baru jika nanti melanjutkan ke SLTA diharuskan UNBK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Disini, kita punya komputer hanya 40 unit, ketika rapat dengan para orang tua, kita tawarkan UNBK. Sebetulnya, mengadakan UNBK bagi guru tidak ada nilai tambah, malah nambah kerajaan, hanya kita khwatir nanti ditegur pada saat masuk ke SLTA, karena ada aturan baru,” ujarnya.

Jadi lanjut Imam, beginilah keadaannya. Kalau diakumulasikan 160 Kelas 9 yang dihitung lunas hanya 130, karena kemampuan membayarnya. Dari pengalaman maksimal disini hanya 70 persen yang bayar lunas, tapi tetap mengikuti UNBK.

“Di Kota Subang, satu-satunya sekolah yang tidak mengikuti UNBK hanya kita (SMPN 5 Subang), kita malu sebenarnya tidak seharusnya merepotkan para orang tua siswa,” ungkapnya.

Imam mengaku, sempat ada orang tua yang mendatanginya sambil mengeluarkan air mata, karena tidak bisa membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

“Tadi pagi, saya kedatangan orang tua sambil menangis, karena tidak bisa membeli LKS. Saya ngak banyak tanya, saya suruh anaknya bawa kesini langsung dikasih, saya hanya nitip harus rajin sekolahnya,” kata Imam.

Jadi tambah Imam, jangan dibayangkan semua para orang tua itu akan membayar karena ada juga yang tidak mau membayar. Paling yang bayar itu hanya 30 persen yang mau memahami dan mengerti keadaan kita.

“Tidak semua para orang tua itu mau bayar Paling, 70 persen. Sementara yang 30 persennya tetap mengikuti. Di kita, SMPN 5 Subang ngak pernah ada yang membayar sampai 100 persen,” pungkasnya. (Bachri).

 

Biro Subang

Berita Terkait

Babinsa Kodim 0802 Ponorogo Peduli Warga Kesulitan Air Bersih
Kembali Terpilih, Widodo Diarak Sedulur Vespa dan Warok e Panther Ponorogo
Tim PKM RSH STIE Dwimulya Teliti Debus Identitas Jawara Banten
Kejari Blitar Kawal Proyek Rawat Inap RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Hingga Selesai
KKM UNIBA 63 Gelar Pelatihan Tata Kelola Pemdes Berbasis Digital
Kejaksaan Tinggi Papua Barat Bakal Tempati Kantor Baru
Kawal PSD, Kejari Blitar Berikan Sejumlah Catatan
Kejari Blitar Kawal Proyek Setrategis Daerah 2024
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 September 2024 - 18:59 WIB

Babinsa Kodim 0802 Ponorogo Peduli Warga Kesulitan Air Bersih

Senin, 2 September 2024 - 10:16 WIB

Kembali Terpilih, Widodo Diarak Sedulur Vespa dan Warok e Panther Ponorogo

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 09:29 WIB

Tim PKM RSH STIE Dwimulya Teliti Debus Identitas Jawara Banten

Jumat, 30 Agustus 2024 - 20:32 WIB

Kejari Blitar Kawal Proyek Rawat Inap RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Hingga Selesai

Jumat, 30 Agustus 2024 - 10:32 WIB

KKM UNIBA 63 Gelar Pelatihan Tata Kelola Pemdes Berbasis Digital

Berita Terbaru

Ilustrasi

Berita Ekonomi

Global Financial Quotient Fund Indonesia, Emas Capai Rekor Tertinggi

Sabtu, 14 Sep 2024 - 11:27 WIB

PWI Pusat & LSPR Institute

Berita Utama

PWI Pusat & LSPR Institute Gelar Pelatihan Pers Kampus

Sabtu, 14 Sep 2024 - 04:38 WIB

Kejati DKI Serahkan Bantuan Pupuk

Megapolitan

Kejati DKI Serahkan Bantuan Pupuk Untuk Kelompok Petanian

Sabtu, 14 Sep 2024 - 04:28 WIB