Soal Banner Pilkada, Pj Walikota Malang Sebut Itu Apresiasi Masyarakat..!

- Jurnalis

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Banner Wahyu Hidayat

Foto: Banner Wahyu Hidayat

BERITA MALANG – Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat membantah tudingan telah membebani para ASN dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur.

Wahyu mengaku bahwa dirinya belum memutuskan untuk maju atau tidak dalam kontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kota Malang.

“Tidak ada itu mas, saya juga belum memutuskan untuk maju atau tidak, karena saya masih fokus kerja kerja dan kerja,” jawabnya singkat kepada Matafakta.com, Selasa (9/7/2024).

Ketika disinggung soal banner, Wahyu menjawab “itu sepertinya dari masyarakat sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja saya sebagai Pj Walikota Malang,” tutup Wahyu.

Sebelumnya, salah seorang ASN berinisial DJG mengatakan, dilingkungan dinas dipaksa mengeluarkan uang untuk membiayai banner dan kampanye yang diadakan tiap hari.

“Urunan ASN dari staf hingga Kepala Dinas di Kota Malang. Bahkan melalui beberapa orangnya Wahyu memaksa agar ASN datang disetiap kegiatan kampanyenya,” ungkap DJG.

Adapaun kampanye yang dilakukan seperti senam kebaya, ngombe STMJ dan jalan sehat dibiayai oleh ASN atas dasar paksaan. Banyak teman ASN yang memilih tidak mau hadir.

“Karena cara Pj Walikota Malang yang terkesan memaksa. Alhasil kampanyenya dari hasil urunan ASN dan APBD itu terlihat sepi,” ujarnya.

DJG juga mengungkapkan bahwa atasannya hampir keluar uang Rp10 juta setiap kegiatan yang diadakan diwilayahnya. Sedangkan dirinya hanya mengeluarkan uang Rp300 ribu.

“Karena memang saya tidak memiliki uang. Fraksi PKS Kota Malang Ahmad Fuad Rahman sendiri tak henti hentinya mengingatkan Pj Walikota Malang,” pungkas DJG. (Putri)

Berita Terkait

Stok Aman, Polda Metro Jaya Cek Beras di Pasar-Supermarket Tangerang Kota
POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF
Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat
Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat
KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP
Terlibat Judol, Inspektorat Panggil Ratusan ASN Kota Sukabumi
Menhut Raja Antoni: Tren Hotspot Karhutla Menurun, Tapi Belum Aman

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 13:36 WIB

POPDIKSI Dorong Pemeriksaan BOSP SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Minggu, 13 September 2026 - 13:18 WIB

Ratusan SPPG di Sukabumi Belum Penuhi PBG dan SLF

Jumat, 4 September 2026 - 11:24 WIB

Konflik Lahan Dengan PT. CSA, Pemkab Lingga Abaikan Suara Masyarakat

Jumat, 4 September 2026 - 09:59 WIB

Konflik Lahan Masyarakat di Lingga Kepri Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

Rabu, 2 September 2026 - 12:28 WIB

KNPI Dorong Forum CSR Kabupaten Sukabumi Terbuka dan Libatkan OKP

Berita Terbaru

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB

Photo: Gedung KPK

Berita Utama

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Selasa, 15 Sep 2026 - 18:41 WIB

Photo: Atlit Bowling Kabupaten Sukabumi

Olahraga

Cabor Bowling Kabupaten Sukabumi Targetkan Raih Medali Emas

Selasa, 15 Sep 2026 - 09:47 WIB