BERITA SUKABUMI – Dalam aksi demonstrasi yang digelar Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacim) pada momentum Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112, muncul tudingan serius, terkait dugaan keterlibatan oknum Anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu 1 April 2026.
Aksi yang berlangsung di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, tidak hanya menyoroti minimnya pelibatan UMKM lokal, tetapi juga mengangkat isu dugaan dominasi pihak tertentu dalam rantai produksi dan distribusi program tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Ujang Taufik, secara terbuka menyebut adanya Anggota Dewan yang diduga memiliki sejumlah dapur MBG, bahkan hingga 5 unit SPPG. Ada juga yang sampai belasan.
“Cukup banyak ya dari Anggota Dewan, kami punya data dan tidak bisa menyebutkan disini yang jelas datanya rell dia punya 5 dapur. Dia juga memiliki pabrik roti dan pekerjanya saja itu orang luar, bukan orang Sukabumi,” ungkap Ujang, Kamis (2/4/2026).
Kondisi tersebut, kata Ujang, berpotensi mematikan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang seharusnya bisa dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan program MBG.
Selain itu, Ujang juga menyoroti dugaan rantai pasok yang tidak berpihak pada produk lokal.
“Kenapa oknum Anggota Dewan tersebut dia tidak ingin melibatkan UMKM masyarakat, contoh untuk pembelian kebutuhan MBG, dia beli bawang ke Cina,” tegasnya.
Menurut Ujang, laporan terkait hal tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan pihaknya siap menempuh jalur audiensi lanjutan untuk mendorong transparansi dan evaluasi program.
“Hal ini sudah kami laporkan langsung ke Wakil Ketua DPRD, tapi kalau nanti dibutuhkan untuk audiensi kita akan audiensi lagi,” ucapnya.
Hal ini, lanjut Ujang semakin santer terdengar kabar soal keterlibatan Anggota DPRD disejumlah daerah dalam kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Diatas kertas, memang tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang Anggota Dewan memiliki dapur MBG. Tetapi mari kita jujur saja etiskah bila pengawas merangkap jadi eksekutor? Bagaimana mungkin wasit dalam sebuah pertandingan ikut turun jadi striker, lalu berharap masyarakat percaya hasil pertandingan itu fair?,” sindirnya.
Masih kata Ujang, pengamatannya di Sukabumi menemukan indikasi nyata keterlibatan legislator DPRD dalam bisnis dapur MBG. Fakta ini bukan sekadar bisik-bisik warung kopi, melainkan fenomena yang terang-benderang dilapangan. Bahkan, ada Anggota DPRD yang diketahui memiliki lebih dari satu dapur SPPG.
“Praktik semacam ini, jelas mencederai prinsip good governance. Bukan hanya itu, kepercayaan publik terhadap Parlemen yang selama ini sudah rapuh semakin terperosok ke jurang ketidakpercayaan,” tuturnya.
“Ini menjelaskan, kenapa Anggota DPR di mata rakyat selalu sulit mendapatkan legitimasi moral. Alih-alih fokus menjalankan fungsi kontrol, mereka justru sibuk mencari celah untuk ikut menikmati kue program strategis Presiden Prabowo,” sambungnya.
Dalam sistem Presidensial kita, Anggota DPR punya tiga fungsi yakni Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketika mereka ikut bermain di wilayah eksekusi, fungsi kontrol otomatis lumpuh. Bagaimana mungkin orang yang semestinya mengawasi distribusi anggaran justru menjadi penerima manfaat langsung dari anggaran tersebut? Di sinilah benih konflik kepentingan tumbuh subur.
“Konflik kepentingan ini bukan sekadar wacana normatif. Dalam praktiknya, peluang penyimpangan terbuka lebar. Anggota DPR bisa saja menggunakan pengaruh politiknya untuk cawe-cawe pada program MBG. Fungsi pengawasan dan eksekusi melebur dalam satu tangan. Itu artinya, check and balance mati suri,” ujarnya.
Lebih jauh, kata Ujang, pelibatan diri legislator dalam bisnis MBG berpotensi merugikan Presiden Prabowo Subianto sendiri. Program andalan yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi rakyat justru ternoda oleh praktik rente politik lokal. Bukannya jadi proyek kesejahteraan, MBG bisa berubah jadi proyek politisi Partai.
“Publik tentu bertanya dengan anggaran sebesar itu, apakah mekanisme distribusinya benar-benar steril dari kepentingan politik lokal? Atau jangan-jangan program gizi rakyat ini justru berubah menjadi mesin bisnis politik baru yang dibalut baju MBG?,” sindirnya.
Dampak sosial dari praktik ini jelas nyata. Pertama, erosi kepercayaan publik. Rakyat melihat bahwa program yang mestinya menyasar kesejahteraan berubah menjadi ladang bisnis elite politik.
Ketidakadilan ekonomi. Ketika SPPG dikuasai politisi berduit, UMKM katering lokal hanya jadi buruh atau subkontraktor tanpa daya tawar.
“Bagaimana mungkin lembaga legislatif yang seharusnya menjadi wasit justru ikut menjadi pemain dilapangan? Masyarakat wajar menduga bahwa keterlibatan ini bukan semata soal gizi rakyat, melainkan soal gizi politik,” paparnya.
Pembiaran ini, tambah Ujang, berbahaya jika dibiarkan. Program MBG berisiko kehilangan legitimasi publik dan menjadi simbol kegagalan moral Pemerintahan lokal.
Hampir setahun, program MBG yang sejatinya mulia justru sedikit tercoreng. Dari dapur gizi menjadi dapur bisnis. Dari program sosial masyarakat menjadi proyek rente politik.
”Bila keterlibatan Anggota DPRD Sukabumi dalam SPPG dibiarkan tanpa koreksi, demokrasi lokal hanya akan melahirkan pejabat yang gemuk oleh gizi anggaran. Sementara rakyat tetap hanya jadi penonton sandiwara yang katanya bergizi gratis,” pungkasnya. (Eka Lesmana)
