BERITA JAKARTA – Ketika kaum terdidik dan peduli terhadap masa depan bangsa dengan kritik tajam menyampaikan pendapatnya ke publik sering mendapat terror dan dipersekusi oleh oknum- oknum suruhan dibelakang layar.
Hal itu dikatakan Pengamat politik, Samuel F. Silaen yang menggelitik nurani publik yang hanya diam-diam secara verbal namun tetap bergerak secara nonverbal atau lebih tepatnya secara sembunyi.
“Karena mereka belum cukup kuat untuk melawan, karena terlalu banyak orang yang begitu mudah menjual harga dirinya demi kepentingan sesaat,” kata Aktivis Mahasiswa 98 ini, Kamis (5/3/2026).
Secara literal bermakna, kata Silaen, Pejabat harus sadar bahwa rakyat itu tidak bodoh hanya saja tidak cukup berani melawan secara terbuka seperti masyarakat negara-negara lain yang begitu berani menuntut keadilan bagi seluruh rakyat yang terzholimi.
“Rakyat yang terzholimi yang dilabelkan kepada oknum-oknum, tapi pernyataannya kok oknum- oknumnya malah yang sangat banyak,” kritik Silaen.
Rakyat Indonesia yang terdampak sering muncul ketika ada kebijakan atau pernyataan Pejabat yang dirasa “menghina logika” publik. Ada beberapa poin mengapa pola pikir “meremehkan rakyat” sudah tidak relevan lagi di era sekarang.
Pertama, Era Keterbukaan Informasi (Digital Literacy)
Dulu, informasi dikuasai oleh segelintir pihak. Sekarang, dengan adanya media sosial, rakyat memiliki alat untuk Fact-checking, janji atau data dari Pejabat bisa dicek dalam hitungan detik.
Jejak Digital: Pernyataan yang kontradiktif dengan masa lalu akan langsung viral.
Edukasi Kolektif: Isu hukum atau ekonomi yang rumit bisa dijelaskan oleh ahli di platform public, sehingga rakyat lebih paham duduk perkaranya.
Kedua, Kritik yang Semakin Kritis
Rakyat sudah tidak lagi sekadar menerima, tapi sudah mulai mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana”. Upaya untuk melakukan gaslighting politik atau membuat rakyat merasa salah atas persepsi mereka sendiri yang biasanya justru memicu serangan balik (backlash) yang lebih besar di dunia maya.
Ketiga, Kekuatan Social Pressure
Gerakan seperti “No Viral No Justice” atau petisi daring membuktikan bahwa ketika rakyat merasa kecerdasannya disepelekan, mereka bisa menggalang kekuatan yang nyata. Ini adalah pengingat bahwa suara publik bukan hanya sekadar angka di kotak suara, tapi juga pengawas jalannya Pemerintahan setiap hari.
“Jika Pejabat terus menganggap rakyat bisa disuapi narasi mentah tanpa logika yang kuat, risikonya adalah hilangnya public trust atau kepercayaan publik. Dan dalam demokrasi, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga,” jelas Silaen.
Publik tambah Silaen yang logika waras dan memiliki cukup keberanian akan bertanya-tanya, apakah ada kebijakan Pemerintah yang dipaksakan meskipun jelas merugikan perjalanan bangsa ini kedepannya.
“Atau setidaknya pernyataan pejabat baru-baru ini yang membuat Anda merasa mereka sedang meremehkan logika kita? Sebutkan saja, mari kita bedah narasinya,” tutup Silaen. (Wahyu)
