BERITA BEKASI – Tak heran kalau beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan istilah tempat “basah” dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, buntutnya tipis dengan persoalan hukum.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Himpunan Aksi Mahasiswa (Hamas) Indonesia, Alfiansyah, ketika berbincang ringan dengan Matafakta.com, Jumat (20/2/2026).
Pasalnya, kata Alfian kasus terakhir hangat yaitu kasus ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM. Kunang dan Kontraktor Sarjan menjadi tersangka KPK.
Ijon proyek itu, lanjut Alfian, berada di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi yang digawangi, Henri Lincoln.
“Sejak 2021-2024 OPD yang dipimpinnya selalu menjadi temuan BPK-RI dengan kekurangan volume pekerjaan yang berpotensi kerugian Negara sebesar Rp9,7 miliar,” terangnya.
Tahun 2021, BPK-RI menemukan kekurangan volume pekerjaan Rp798 juta lebih. Masuk tahun 2022 malah naik, bukannya berkurang yakni sebesar Rp3,8 miliar lebih.
Selanjutnya, kata Alfian, tahun 2023 BPK-RI kembali menemukan sebesar Rp2,6 miliar lebih. Begitu juga tahun 2024, BPK-RI kembali menemukan 3 paket sebesar Rp2,6 miliar lebih.
“Jadi ngak heran ketika mengawangi Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln selaku Kepala Dinas kembali bermasalah atau terseret soal dugaan suap ijon proyek,” tuturnya.
Sebab, sambung Alfian, ketika Henri Lincoln, menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdin) di PUPR tahun 2019 juga bermasalah dalam kasus suap perizinan Meikarta.
Berdasarkan keterangan saksi, Neneng Rahmi (mantan Sekdin PUPR), Henry Lincoln berperan menyuruh menyiapkan uang suap untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
“Uang suap aliran uang dalam jumlah besar tersebut disiapkan untuk memuluskan pembahasan Raperda RDTR, terkait perizinan proyek Meikarta,” imbuhnya.
Dalam persidangan, saksi Neneng Rahmi menyebut, adanya aliran uang dalam jumlah besar dan fasilitas perjalanan ke Thailand untuk Anggota Pansus RDTR yang diatur Henry Lincoln.
“Polanya ngak jauh beda terkait ijon proyek dimana Henri Lincoln bersama beberapa staffnya pada awal Januari 2025 bersama tersangka KPK kontraktor Sarjan plesiran ke Swiss,” ungkapnya.
Alfian berujar, terakhir proyek yang cukup mengenaskan besutan Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi yakni, proyek DPT dan pengecoran Jalan Kp. Ranca Iga, Desa Cipayung, Cikarang Timur.
“Menurut keterangan warga setempat yang sempat viral bahwa proyek senilai Rp10 miliar dikerjakan CV. Rainy’s Crown Abadi tersebut, baru selesai 4 bulan dikerjakan amblas,” ujarnya.
Masih kata Alfian, terbaru pihaknya juga mendapatkan informasi terkait penyelesaian proyek Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL) di TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi senilai Rp13 miliar.
“Ini bukan lagi di Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, tapi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau DCKTR yang digawangi Benny Sugiarto,” ungkapnya.
Proyek inisiasi DCKTR Kabupaten Bekasi tahun 2024-2025, memang berfokus pada pembangunan infrastruktur ramah lingkungan (LH), termasuk penyelesaian IPAL di TPA Burangkeng.
“Proyek ini, sejatinya menjadi salah satu prioritas program Pemkab Bekasi guna mengatasi permasalahan pencemaran yang ditimbulkan oleh pengelolaan limbah sampah,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala DCKTR, Benny Sugiarto mengatakan, pembangunan IPAL akan dilengkapi dengan fasilitas lain seperti hanggar untuk pemilahan sampah sebesar Rp4 miliar.
“Termasuk bak pengendapan awal untuk instalasi pengolahan air lindi di TPA Burangkeng yang menyiapkan anggaran sebesar Rp298 juta,” katanya.
Benny berucap bahwa pembangunan ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pencemaran dan mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
“Hasil akhirnya terkait proyek IPAL Rp13 miliar tersebut kita sudah mendapatkan bocoran dugaan adanya penolakan, karena ada ketidakberesan terkait proyek tersebut,” ulasnya.
Lagi-lagi, tambah Alfian, setelah membuka jejak Henri Lincoln selaku Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi pihaknya juga akan membuka pelan-pelan jejak dari Benny Sugiarto.
“Nanti selanjutnya, kita juga akan pertanyakan sikap Plt Bupati Bekasi Dr. Asep Surya Atmaja, terkait status beberapa OPD yang masih tetap dipertahankan meski beraport merah,” pungkas Alfian. (Tim)
Bersambung………!!!
