BERITA BEKASI – National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memenuhi undangan Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung diruang rapat Komisi II DPRD, Selasa (17/6/2025).
Pemanggilan ini, merupakan buntut dari viralnya pemberitaan di media sosial terkait dugaan pengusiran atlet NPCI Bekasi beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Anggota Dewan meminta klarifikasi langsung dari Pengurus NPCI Kabupaten Bekasi, mengenai polemik yang ramai diperbincangkan publik.
Selain itu, pertemuan juga menjadi ajang evaluasi program pembinaan olahraga disabilitas di Kabupaten Bekasi serta menyoroti dukungan Pemerintah Daerah.
Terutama, para atlet NPCI yang selama ini telah banyak mengharumkan nama daerah di kancah Provinsi, Nasional hingga Internasional.
Menanggapi isu viral tersebut, Pengurus NPCI Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pembinaan atlet selama ini telah berjalan secara profesional dan sesuai prosedur.
Namun, mereka tak menampik bahwa kebutuhan pembinaan atlet NPCI akan terus berkembang, sehingga seleksi dan pembinaan akan terus dilakukan secara berkesinambungan.
Ketua NPCI Kabupaten Bekasi, Kardi Leo menyampaikan apresiasinya atas perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bekasi.
Dalam pemaparannya, Kardi juga mengungkapkan sejumlah kendala klasik yang masih dihadapi dalam pembinaan atlet disabilitas.
“Kami masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana, minimnya anggaran pembinaan serta perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan para atlet disabilitas,” ujar Kardi.
“Kami berharap sinergi yang lebih kuat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD bisa mendorong kemajuan prestasi atlet NPCI di Kabupaten Bekasi,” sambung Kardi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rutmini menegaskan, komitmen DPRD untuk terus mendukung pengembangan olahraga disabilitas.
“Kami sangat mengapresiasi dedikasi para atlet NPCI yang telah berjuang membawa nama harum Kabupaten Bekasi,” kata Ani.
DPRD siap, tambah Ani, mendorong peningkatan anggaran pembinaan, serta memperjuangkan perbaikan fasilitas olahraga yang layak dan ramah disabilitas.
“Rapat ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian berbagai persoalan yang ada, sekaligus mempererat komunikasi antara legislatif dan komunitas olahraga disabilitas, demi kemajuan bersama,” pungkasnya. (Mul)
