BERITA BEKASI – Dugaan pelanggaran regulasi dan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD), tidak menjadi perhatian serius bagi Pj Bupati Bekasi, Dedi Supriyadi.
Hal itu dikatakan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB), Eko Setiawan menyoroti selama kepemimpinan Pj Bupati Bekasi, Dedi Supriyadi.
“Pj Bupati Bekasi lebih cederung pada kegiatan-kegiatan serimonal dan tinjauan-tinjauan rencana proyek,” terang Eko kepada Matafakta.com, Rabu (11/12/2024).
Sementara, kata Eko berbagai persoalan yang mencuat ke public, terkait Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Bekasi diabaikan.
“Persoalan-persoalan ditingkat Desa yang mencuat ke public dianggap angin lalu padahal Desa juga mengelola anggaran dari Negara yang notabene uang rakyat,” ujar Eko.
Bahkan, sambung Eko, tragisnya Pj Dedi Supriyadi sebagai Pimpinan atau Bupati seperti mengaminin apa yang tengah terjadi dibawah seperti ditingkat Desa.
“Contohnya di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, dimana Pj Kepala Desa yang menjabat diberhentikan mendadak ditengah bersih-bersih, terkait pengelolaan Dana Desa,” ungkapnya.
Meski, lanjut Eko, pemberhentian itu kuat beraroma dugaan pelanggaran regulasi namun hal tersebut, tidak menjadi perhatian serius bagi Pj Bupati Bekasi, Dedi Supriyadi.
Belakangan, tambah Eko, Pj Bupati Bekasi lebih focus pada rencana rotasi mutasi selain kegiatan serimonial dan tinjauan-tinjauan rencana proyek.
“FKMPB apresiasi Mendagri, Tito Karnavian yang bersikap tegas untuk stop mutasi di momentum Pilkada. Sebab lebih kepada kubu dan transaksional ketimbang kinerja,” sindirnya.
Eko melanjutkan, pihaknya FKMPB berharap Bupati definitive hasil Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, bisa memperbaiki kerusakan regulasi di Kabupaten Bekasi.
“Saat ini di Kabupaten Bekasi, bukan aturan dan regulasi dikedepankan melainkan golongan, kelompok dan kekuasaan,” imbuhnya.
Diakhir tanggapannya, Eko mengatakan, Pj Bupati Bekasi, Dedi Supriyadi yang awalnya dianggap mampu memimpin Kabupaten Bekasi ternyata gagal.
“Dedi Supriyadi selama menjadi Pj Bupati Bekasi gagal memimpin hanya ramai kegiatan serimonial dan tinjauan rencana proyek tapi persoalan yang krusial malah diabaikan,” pungkas Eko. (Hasrul)
