BERITA BEKASI – Setelah sebelumnya sempat disorot penggunaan anggaran dana bantuan hibah FKUB Kota Bekasi, kini sikap pengurus atau Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dipertanyakan, Sabtu (20/4/2024).
Pasalnya, kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang solidaritas keagamaan yang biasa dilakukan FKUB yang berkerjasama dengan pihak sekolah SMA-SMK Kota Bekasi, terkesan bermuatan politis.
Kepada Matafakta.com, Ketua Umum Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma mengatakan, terlihat sekali ada perbedaan sikap FKUB selaku Organisasi Keagamaan di Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Coba kita lihat di era Tri Adhianto masih Plt hingga Walikota devinitif, banner spanduk diacara yang dilakukan FKUB selalu ada foto Walikota,” terang Indra.
“Berbeda dengan kegiatan-kagiatan FKUB dimasa Pj Walikota Bekasi, tidak pernah ada fotonya Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad yang terpampang,” tambahnya.
Diungkapkan Indra, saat Plt Walikota Tri Adhianto ke SMK 09 Jakamulya Bekasi Selatan, spanduk yang dibentangkan itu ada Foto Plt Walikota Bekasi. Begitu juga ditingkat Kecamatan ada foto kepala daerahnya.
“Kenapa sekarang pas Pj Walikota Bekasi tidak pernah ada gambar atau foto Kepala Daerahnya. Apa karena, FKUB menunjukkan loyalitasnya kepada Tri Adhianto untuk tidak menampilkan sosok Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad,” sindirnya.
Seperti diketahui, FKUB Kota Bekasi yang dikukuhkan mantan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi periode 2021-2026, rutin mendapat bantuan dana hibah setiap tahunnya dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang nilainya miliaran.
Sebagai Dewan Penasihat, posisi Walikota Bekasi yang harusnya sudah bukan Tri Adhianto pun pihak FKUB dan MUI, masih mendatangi kediaman Tri Adhianto yang masih dianggap sebagai Dewan Penasihat MUI pada 6 Februari 2024.
Pengurus FKUB sendiri terdiri dari berbagai tokoh kemuka agama Kota Bekasi yang memiliki visi menjadikan Kota Bekasi yang toleran dengan terpeliharanya kerukunan umat beragama.
Selain itu, juga misi membangun menghormati antar umat beragama serta mendorong Pemerintah untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. (Dhendi)
