BERITA BEKASI – Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad diminta mengevaluasi sejumlah anggaran dana hibah untuk Organisasi dan Yayasan yang diduga terafiliasi pada salah satu kandidat yang akan ikut berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024.
Hal tersebut, dikatakan Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko menanggapi adanya beberapa ajuan anggaran hibah guna menjaga netralitas dari politisasi anggaran daerah untuk kepentingan atau tujuan tertentu.
“Kalau bener begitu, Pj Gani harus evaluasi biar sama rasa dengan ribuan TKK atau Tenaga kerja Kontrak yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang kabarnya tidak menerima THR, karena terbentur dengan payung hukum,” kata Heru menanggapi Matafakta.com, Sabtu (30/3/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, sambung Heru, boleh dibilang ribuan pegawai TKK itu sudah bekerja dan mengabdi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan kabarnya, dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti, Satpol PP, Damkar, Dishub, BPKAD Tunjangan Kerja (Tungkir) hilang.
“Itukan kalau ngak salah atas kebijakan mantan Walikota Bekasi. Pj Gani hanya tinggal menjalankan aja. THR misalnya sebenarnya Pj Gani ingin memberikan, tapi terbentur dengan payung hukum. Saat ini masih dikaji untuk menghindari dampak hukumnya,” jelas Heru.
Kabar terakhir, lanjut Heru, kaitan dengan dugaan Organisasi atau Yayasan yang teraflisiasi dengan salah satu kandidat yang akan ikut berlaga di Pilkada Kota Bekasi 2024 misalnya, Kesetaraan Aliansi Kota Patriot (KASATRI) yang berdiri baru tahun 2023.
“Sebelumnya bernama Komunitas Sedulur Tri atau KASTRI meski baru terbentuk, namun sudah mendapatkan hibah senilai Rp200 juta tahun 2023. Kabarnya juga, sesuai informasinya ditahun 2024 juga mengajukan dana hibah sebesar Rp811.350.000,” ungkapnya.
Belum lagi, kata Heru, Komunitas Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bekasi yang diketuai istri mantan Walikota Bekasi, Tri Adhianto yang juga menjadi Ketua Wanita Bekasi Keren (WBK), Wiwik Hargono yang mengajukan dana hibah sebesar Rp7,7 miliar.
“KORMI dari Rp7,7 miliar yang diajukan dapat Rp1,5 miliar. Ajuan itu kabarnya berbarengan dengan KONI Kota Bekasi yang diketuai Tri Adhianto yang awalnya mengajukan Rp60 miliar dapat Rp25 miliar untuk KONI Kota Bekasi,” imbuhnya.
Selanjutnya, ada Komunitas Wanita Bekasi Keren (WBK) yang dimana, Wiwiek Hargono tercatat sebagai Dewan Penasehat (DP) yang juga mengajukan anggaran melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, sebesar Rp556 juta.
“Kita ketahui, Kepala Dinasnya, Setia Sriwijayanti Anggraini yang tak lain adik kandung Tri Adhianto yang merupakan istri dari Kepala DBMSDA Kota Bekasi. DPPPA sendiri banyak mengusulkan dana hibah bagi Posyandu se-Kota Bekasi mulai Rp10 juta hingga puluhan juta.
Masih diseputar DPPPA, tambah Heru, yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bekasi dibawah naungan Wiwiek Hargono, kabarnya juga mengajukan dana hibah puluhan hingga ratusan juta rupiah dari APBD Kota Bekasi Tahun 2024.
“Informasinya DWP mengajukan Rp300 juta dan Rp47 juta. Untuk itu, kita berharap Pj Gani mengevaluasi beberapa ajuan dana hibah untuk menjaga netralitas dari politisasi anggaran daerah. Semoga TKK Kota Bekasi bisa mendapatkan THR. Kasian keluarga mereka,” pungkas Heru. (Dhendi)
