Relawan Caleg PDIP Dapil VI Datangi Sidang Bawaslu Kabupaten Bekasi

BERITA BEKASI – Mengikuti tahapan atas laporan tentang adanya dugaan pergeseran suara yang dilakukan PPK Sukakarya, team relawan Caleg Martina Ningsih dari PDI Perjuangan (PDIP) Dapil VI datangi kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/3/2024).

Hal itu dikatakan Janur Karya selaku perwakilan relawan sekaligus sebagai pelapor usai mengikuti sidang pembuktian di Bawaslu Kabupaten Bekasi atas adanya dugaan indikasi pelanggaran yang dilakukan oknum PPK.

“Hari ini saya usai mengikuti sidang pembuktian di Bawaslu Kabupaten Bekasi adanya dugaan pergeseran suara yang dilakukan oknum PPK Sukakarya. Jumlah suara Partai PDI-P ini dialihkan suaranya itu kepada Caleg dengan Nomor Urut 2 kurang lebih berjumlah 170 suara,” terangnya.

Namun hal itu, kata Janur, kemudian diperbaiki kembali oleh PPK Sukakarya karena data yang kemudian disinkronkan oleh Panwascam Sukakarya ternyata berbeda.

“Meskipun sudah diperbaiki, oknum PPK Sukakarya ini sudah mempunyai niatan untuk merubah suara itu, hal ini yang membuat kita melaporkannya ke Bawaslu bahwa PPK di Kecamatan Sukakarya itu tidak baik-baik saja. Hasilnya nanti kita kembalikan lagi kepada kewenanganya Bawaslu,” jelasnya.

Janur juga mengatakan, bahwa pada sidang hari ini kita laporkan perihal bukti bukti yang ada dari form D yang diawal dan Form D yang sudah ditandatangani, kemudian kita lampirkan juga C salinan dan C hasil.

“Sayang sekali sidang hari ini kita tidak dapat dihadirkannya seluruh pengurus PPK, hanya Ketua PPK dan Panwascam saja. putusan pun nanti akan diagendakan lagi oleh Majelis (Bawaslu),” ujarnya.

Janur juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panwascam Sukakarya, menurutnya hanya Panwascam yang dapat mencegah terjadinya perubahan suara diwilayah Sukakarya, khususnya untuk Bawaslu agar dapat memberikan keputusan seadil-adilnya.

“Saya berikan apresiasi kepada Panwascam Sukakarya, karena mereka bekerja secara profesional menurut saya, kemudian untuk Bawaslu walaupun tehnis tidak menyalahi aturan namun indikasi niatan sudah ada dan itu yang harus dipertimbangkan,” pungkas Janur. (Hasrul)