LAKSI: Rakyat Minta Presiden Selamatkan Upaya Kriminalisasi Pimpinan KPK

BERITA JAKARTA – Ditengah upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat upaya pelemahan dari berbagai pihak.

Indikasi pelemahan KPK semakin menguat setelah pimpinan KPK Firli Bahuri, dilaporkan atas dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pro kontra mengenai dugaan kasus pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Mantan Menteri Pertanian SYL terus bergulir.

Ironis berbagai narasi negatif terus di framing oleh kelompok sakit hati terhadap pimpinan KPK yang terus menyerang dengan berbagai opini liar terhadap pimpinan KPK dengan berbagai isu yang tendensius.

Sebab, mereka pastinya berharap agar pimpinan KPK dapat dikriminalisasi dalam kasus atau tudingan pemerasan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi mengatakan agar permasalahan ini dapat di selesaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera menghentikan upaya politisasi dan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK saat ini,” tegasnya.

Sebab, lanjut Azmi, apabila tidak di selesaikan oleh Presiden dikhawatirkan akan berdampak adanya pelemahan terhadap institusi KPK itu sendiri.

“Disamping itu apabila Presiden tidak segera membereskan persoalan ini kami khawatir ada kelompok yang diuntungkan dengan cara mengganggu jalannya program pemberantasan korusi diera Pemerintahan Jokowi,” imbuhnya.

Masih kata Azmi, Presiden Jokowi adalah pemimpin tertinggi dalam penyelenggaran negara terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Seharusnya, Presiden Jokowi bisa turun tangan untuk mengambil langkah yang tepat untuk mencari solusi yang tepat terhadap adanya konflik kepentingan antara Aparat Penegak Hukum,” ucapnya.

“Sudah seharusnya Presiden Jokowi menyelamatkan pimpinan KPK dari berbagai upaya kriminalisasi dan politisasi hukum,” tambah Azmi.

Kami meminta, tambah Azmi, Presiden tidak membiarkan pimpinan KPK diintervensi oleh berbagai kelompok dan kekuatan politik yang punya kepentingan. Sebab KPK harus tetap kuat dan tegak lurus pada Pemerintahan Jokowi sampai akhir periode.

“Kalau sampai Pimpinan KPK ditersangkakan maka yang akan menari mereka yang berada diluar barisan pro Jokowi, sebab sekian lama akhirnya mereka bisa memanfaatkan momentun ini untuk mengadu domba antar Aparat Penegak Hukum Pemerintahan Jokowi,” pungkasnya. (Indra)