BERITA BEKASI – Ketua Umum Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR), Nofal, mengapresiasi ketegasan sikap Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhammad, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu serentak yakni, Pilpres, Legislatif dan Pilkada 2024 mendatang.
“Sebelumnya, pak Gani menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri RI yang tentunya beliau lebih peka dalam melihat sebuah pelanggaran. Artinya, beliau tahu jika ada yang melanggar rambu-rambu,” tegas Nofal menanggapi Matafakta.com, Jumat (13/10/2023).
Selain itu, kata Nofal, dari pengalamannya selama menjabat dilingkungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Raden Gani Muhammad diharapkan dapat membenahi manajerial atau birokrasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebab pasca mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi tersandung KPK, sudah tidak ada lagi torehan atau prestasi. Bahkan laporan keuangan 2022 BPK RI, Pemkot Bekasi raih WDP. Padahal sebelumnya 6 kali berturut-turut meraih WTP,” ujar Nofal.
Dalam keterangan BPK RI perwakilan Jabar bahwa predikat Wajar Dalam Pengecualian (WDP) yang didapat itu, karena ketidakmampuan Pemkot Bekasi dalam menyelesaikan masalah pengelolaan asset, termasuk persoalan Pasar Pondokgede, Kota Bekasi.
“Pemkot Bekasi harus banyak melakukan evaluasi termasuk gelombang mutasi rotasi menjelang akhir masa jabatan mantan Walikota Bekasi definitive Tri Adhianto kemarin apakah sudah sesuai dengan track record menempatkan seseorang, sehingga tidak menambah beban masalah,” jelasnya.
Dikatakan Nofal, gelombang mutasi rotasi dalam waktu sebulan Tri Adhianto menjabat sisa masa jabatan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi periode 2018-2023 disinyalir hanya berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan prestasi kinerja ASN.
“Gimana mau melihat track record atau prestasinya menempatkan seseorang, karena gelombang mutasi rotasi saat itu hanya hitungan minggu. Nanti tinggal pak Gani kalau dirasa kurang maksimal tinggal dirombak lagi sesuai kebutuhan,” imbuh Nofal.
Semoga, tambah Nofal, dengan ditempatkan Raden Gani Muhammad menjadi Pj Walikota Bekasi bisa membuat Pemkot Bekasi kedepan jauh lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
“Saat ini, LSM LIAR tengah menunggu perkembangan dugaan pelanggaran ASN soal politik praktis. Sebab informasinya lagi dalam pemeriksaan dan berharap Pj Walikota Bekasi, R Gani tegas dalam mengambil keputusan agar tidak menjadi kebiasaan, karena ASN diikat dengan aturan,” pungkas Nofal. (Indra)
