Tugas Berat Menko Polhukam Memastikan Reformasi Politik dan Hukum

BERITA JAKARTA – Tugas berat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam, Mahfud MD, Pemilu 2024 harus memastikan reformasi politik dan hukum dituntaskan.

“Salah satu kunci dari majunya suatu negara ditandai dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini wujud nyata dari Indonesia sebagai Negara Hukum,” kata Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, Senin (26/6/2023).

Dikatakan Hasanuddin, hukum haruslah menjadi instrumen tertib sosial. Jangan sampai ada ketidakpastian hukum yang tentu saja berdampak pada ketidakpastian sosial.

“Hukum mestilah menjadi kerangka relasi sosial tertib sosial dan negara bekerja berdasarkan sistem hukum, bukan sebaliknya bekerja dalam sistem kekuasaan,” jelasnya.

SIAGA 98 melihat, langkah Menkopolhukam membentuk Tim Reformasi Hukum pada awal Juni lalu adalah langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

“Kami berharap rekomendasi Tim ini nanti tidak hanya ditujukan kepada Presiden Jokowi, namun juga menjadi agenda politik dari Capres-Cawapres dalam Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Salah satu contoh kepastian hukum dimaksud adalah jangan sampai dalam politik ada ketidakpastian aturan, baik terkait Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan seterusnya.

“Tiap mau Pemilu, seleksi Parpol peserta dilakukan dan sistem Pemilu diperdebatkan,” imbuhnya.

Hukum mestilah, tambah Hasanuddin, menjadi sarana bagi kepastian sistem, bukan malah menjadi resiko dalam politik.

“Kami mendukung langkah Mahfud MD melakukan reformasi hukum dan politik,” pungkas Hasanuddin. (Sofyan)